DPRD Kayong Utara Teriak! Dana Pusat Dipangkas, Infrastruktur Terancam Lumpuh

PONTIANAKGLOBE.COM, KAYONG UTARA -- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Syaeful Hartadin, menyampaikan keprihatinannya atas kebijakan pemerintah pusat yang kembali memangkas dana transfer ke daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kayong Utara yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil.

Baca Juga: Duka Sidoarjo, Bangunan Ponpes Al Khoziny Ambruk, 5 Santri Meninggal, Puluhan Luka-Luka

“Saya sangat berharap pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan penurunan dana transfer ke daerah, terutama untuk Kayong Utara. Karena bagi daerah dengan PAD terbatas, pengurangan dana pusat sangat berdampak bagi masyarakat luas,” ujar Syaeful, Rabu (1/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran di tingkat pusat pada tahun 2025 menyebabkan penurunan jumlah dana yang ditransfer ke daerah.

Hal ini berpengaruh langsung terhadap berbagai sektor, terutama infrastruktur.

Baca Juga: Pertama Kali! Vatikan dan Indonesia Rayakan 75 Tahun Hubungan Diplomatik dengan Misa di Basilika Santo Petrus

“Dengan keterbatasan anggaran, bukan hanya pembangunan baru yang sulit dilakukan, tetapi juga pemeliharaan infrastruktur yang ada menjadi sangat terbebani,” jelasnya.

Syaeful mencontohkan, sejumlah jalan dan jembatan di Kabupaten Kayong Utara kini kondisinya kian memprihatinkan.

Bahkan, infrastruktur yang sebelumnya masih layak, kini mulai mengalami kerusakan.

“Ini tentu menyulitkan aktivitas masyarakat, seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Seponti,” tambahnya.

Baca Juga: Amerika Serikat Dukung Polri dan Kejaksaan Perkuat Investigasi Keuangan, Ilmu Ini yang Didapat Jaksa dan Polisi Indonesia

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya memahami kebutuhan wilayahnya, namun tanpa dukungan anggaran yang memadai, pelayanan publik hingga pemeliharaan infrastruktur tak bisa berjalan secara optimal.

“Ketika dana transfer dikurangi hingga ratusan miliar rupiah, untuk kebutuhan rutin seperti gaji pegawai saja sudah berat, apalagi untuk pembangunan. Bisa dikatakan, pada 2025 ini Kayong Utara benar-benar ‘nol’—tidak bisa berbuat banyak untuk sektor infrastruktur,” terang Syaeful.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pada tahun 2025 Kabupaten Kayong Utara tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor infrastruktur.