inter-nasional

Pengamat Kritik Intervensi Politik Dinasti Jokowi: Merusak Tatanan Demokrasi di Indonesia

Jumat, 10 November 2023 | 15:19 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah (Net)

PONTIANAKGLOBE.COM,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memberikan analisis mengenai peran Presiden Joko Widodo dalam politik saat ini,

Dedi Kurnia Syahmenyatakan bahwa kemampuan Jokowi dalam mengelola opini publik luar biasa.

Baca Juga: Cara Membuat Kopi Susu Gula Aren Dingin yang Segar saat Cuaca Panas

Meski demikian, Dedi Kurnia Syah menilai bahwa terkadang Presiden Jokowi menggunakan keahliannya ini untuk mengelak dari posisi yang sebenarnya salah.

"Jokowi memiliki keahlian membangun opini pembelaan, meskipun dia dalam posisi yang keliru, tetapi mahir memutar situasi justru menjadi benar," kata Dedi Kurnia Syah.

Dedi Kurnia Syah juga menyoroti dampak besar pengaruh dan kekuasaan Presiden Jokowi, yang dianggap telah membuat Prabowo Subianto kehilangan sikap kesatrianya dan terlibat dalam tindakan nepotisme.

Menurut Dedi Kurnia Syah, kelompok orang di sekitar Jokowi merasa didukung oleh Presiden.

Baca Juga: Dari Putu Hingga Nasi Rames, Nama 10 Makanan Unik di Tanah Air Ini Ternyata Singkatan Lho, Kamu Penasaran?

Sehingga, kepercayaan diri mereka terus tumbuh meskipun terlibat dalam pelanggaran konstitusional dan etika.

Tidak hanya dalam kasus intervensi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi Presiden juga dituduh membiarkan anak buahnya terlibat dalam kampanye politik.

Meskipun dalam beberapa pernyataan Jokowi telah menginstruksikan agar pejabat tetap bersikap netral.

Baca Juga: Batu Belimbing, Tempat Wisata Favorit Terbaru Singkawang, Kamu Bisa Saksikan Kota Amoi dari Ketinggian 150 Mdp

Dedi Kurnia Syah mencontohkan kehadiran anggota kabinet, seperti Raja Juli Antoni, Bahlil Lahadalia, dan Budi Arie, dalam aktivitas kampanye Gibran Rakabuming Raka, yang menurutnya menunjukkan bahwa Presiden sendiri menjadi sumber masalah.

Dedi Kurnia Syah menyimpulkan bahwa kepentingan presiden yang begitu besar sulit untuk diharapkan bersikap negarawan dalam memastikan kestabilan hukum dan politik di Indonesia.

Baca Juga: Dongkrak Wisatawan Tahun 2024, AirAsia Hadirkan Kursi GRATIS* dan Tawarkan Terbang Hemat Rute Internasional

Halaman:

Tags

Terkini