Respon Jokowi dan Peran Krusial Hasto Kristiyanto dalam Skandal Suap Harun Masiku

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 24 Desember 2024.

Penetapan status hukum Hasto memicu perdebatan panas, terutama setelah nama mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), ikut disinggung oleh PDIP.

Baca Juga: 5 Artis Indonesia Resmi Tunangan di 2024: Al Ghazali hingga Amanda Rawles Bagikan Momen Romantis

Partai tersebut menilai kasus ini memiliki motif politik yang berkaitan dengan sikap kritis Hasto terhadap Jokowi di akhir masa jabatannya.

Dalam jumpa pers di Gedung Graha Saba Buana, Solo, Rabu, 25 Desember 2024, Jokowi menegaskan bahwa dirinya telah purna tugas sebagai Presiden RI.

"Sudah purna tugas, pensiunan," ujar Jokowi.

Ia juga meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus yang menjerat Hasto.

"Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada, sudah," tambahnya singkat.

Baca Juga: Ruben Amorim Terpuruk, MU Kian Dekat dengan Zona Degradasi Liga Inggris

PDIP Tuding Motif Politik di Balik Kasus Hasto

Saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menuding bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK memiliki motif politik.

"Alasan sesungguhnya dari mendikan Sekjen DPP PDIP sebagai tersangka adalah motif politik," ujar Ronny.

Ia juga menyebut pasal obstruction of justice yang dikenakan kepada Hasto hanya formalitas teknis hukum.

Ronny menilai Hasto dijadikan target karena sikap politiknya yang kritis terhadap kebijakan dan tindakan Jokowi menjelang akhir masa jabatannya.

"Sekjen PDIP tegas menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, dan penyalahgunaan kekuasaan di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," jelasnya.