Perbaikan Kultur dan Regulasi Perlu untuk Kurangi Dampak Pencemaran Sungai

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Kesadaran untuk menjaga sungai dari pencemaran kotoran perlu melibatkan sejumlah pihak. Baik itu produsen produk, masyarakat hingga pemerintah.

Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Novrizal Tahar menuturkan, dari hulu ke hilir mesti kompak menangani persoalan sampah di sungai.

Baca Juga: Perhutanan Sosial Bawa Segudang Manfaat Bagi Ekonomi Rakyat

"Kita bisa mengatur brand owner yang produsen itu agar bisa lebih aware terhadap lingkungan," kata Novrizal dalam diskusi "Youth -Led Waste Revolution" Green Press Comunity (GPC) yang diadakan Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (The Society of Indonesian Environmental Journalists) di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (8/11).

Setelah di hulu, masyarakat sebagai pengguna produk juga mesti bisa merubah perilaku agar bisa mengelola sampah dengan baik.

Baca Juga: Manchester United Tak Sendirian, Berikut Daftar Tim Elit Kesulitan Menembus Babak 16 Besar Liga Champions 2023

"Nanti di hilir (pemerintah) baru bicara soal regulasi. Semua punya kewajiban sama dalam membangun peradaban yang baik," ungkap dia.

Tanpa adanya perubahan perilaku dan kebiasaan, sungai akan tetap dipenuhi sampah.

"Kalau kultur kita tak berubah ya kita gini-gini aja," ujar Novrizal.

Baca Juga: 10 Alasan Mengapa Life Skill Berenang Wajib Diajarkan kepada Anak Sejak Dini

Hal tersebut diamini Plt GM Communication Kemitraan Dompet Dhuafa, Akbar Saddam.

Menurut dia, brand owner, sebagai pembuat produk yang berpotensi mencemarkan lingkungan, juga mesti ikut bertanggung jawab.

"Kami minta pemerintah me-monitoring karena regulasi dan monitoring sangat lemah. Karena banyak brand owner yang baik akan tetapi banyak kemasan produk mereka yang belum ramah terhadap lingkungan," imbuh Akbar.

Baca Juga: Erat Sinergisitas antara Pertamina dan Aparat Penegak Hukum dalam Mengungkap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Sementara itu, Founder Yayasan Ecoton Prigi Arisandi menyebutkan, pemerintah berkewajiban membuat regulasi yang mampu mencegah pencemaran lingkungan.