PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Mulai 10 Februari 2025, masyarakat bisa menikmati layanan cek kesehatan gratis di Puskesmas dan klinik.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: PHK Massal di Microsoft Makin Parah, Karyawan Tak Dapat Pesangon
Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp4,7 triliun untuk memastikan layanan ini berjalan lancar dan menjangkau seluruh warga, dari bayi hingga lansia.
Pemerintah akan meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) mulai 10 Februari 2025, yang memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya di Puskesmas dan klinik kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari Quick Win, yang menjadi prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pelaksanaan PKG akan langsung ditinjau tanpa acara seremonial.
“Program ini akan dimulai di Puskesmas dan klinik-klinik, tanpa acara peresmian. Presiden Prabowo hanya akan meninjau pelaksanaannya di beberapa lokasi,” ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 5 Februari 2025.
Baca Juga: Mengenal MIDO, Sejarah, Filosofi, dan Inovasi Jam Tangan Swiss yang Hadir Sejak Tahun 1918
Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat
PKG menjadi program kesehatan terbesar yang pernah dilakukan pemerintah, dengan target 280 juta warga Indonesia, mulai dari bayi hingga lansia. Angka ini lebih besar dibandingkan program vaksinasi Covid-19 yang menyasar 180 juta orang atau program imunisasi rutin dengan cakupan 70 juta jiwa.
Budi memperkirakan bahwa pada tahap awal, program ini akan melayani sekitar 50–60 juta orang dan diharapkan terus meningkat setiap tahunnya.
“Mungkin tidak langsung 280 juta, tetapi jika tahun pertama mencapai 50 juta saja, saya sudah senang,” katanya.
Baca Juga: Cara Mudah Aktivasi Bima Mobile Bank Jateng, Daftar dari Rumah!
Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,7 triliun. Dana ini berasal dari Kementerian Kesehatan dan program Quick Win, yang juga mendapat dukungan langsung dari Presiden Prabowo.
“Kami sudah menyiapkan anggaran untuk 200 juta orang, tapi kemungkinan yang benar-benar memanfaatkannya sekitar 50–100 juta. Jika ternyata membutuhkan tambahan, Presiden sudah siap untuk menambah anggaran,” jelas Budi.