"Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada DMW (Dian Mulia Wardhana) dan AW (Adhi Wiharto), anaknya justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru," paparnya.
Diduga Libatkan Guru SMA
Dugaan praktik tersebut juga diduga melibatkan seorang guru SMA.
KPK menduga Eko Sumanto berkoordinasi dengan sejumlah guru SMA untuk mengatur kelompok siswa agar dapat masuk Unsoed melalui jalur mandiri.
"Nah, guru ini yang kemudian ada kami temukan percakapan di WhatsApp-nya dengan saudara ES, yang kemudian ini ada tawar-menawar jumlah kuotanya," beber Taufik.
Selain kuota, KPK menemukan dugaan pembicaraan mengenai tarif yang harus dibayarkan untuk setiap calon mahasiswa.
"Dan juga tawar-menawar terkait per orangnya, per kepalanya itu berapa. Berkisar antara ada Rp500 juta sampai yang paling rendah itu ada Rp50 juta untuk per kepala," sambungnya.
KPK menyebut dugaan praktik transaksi dalam penerimaan mahasiswa jalur mandiri tidak hanya terjadi di Fakultas Kedokteran.
Taufik mengatakan terdapat fakultas lain yang diduga masuk dalam skema tersebut, termasuk Fakultas Perikanan dan Fakultas Hukum.
"Ada fakultas-fakultas lain yang juga masuk dalam skema di jalur mandiri yang kemudian ditransaksikan. Itu antara lain Fakultas Perikanan," ungkap Taufik.
"Ada salah satu Perikanan, ada Fakultas Hukum juga," imbuhnya.
Menurut Taufik, dari sekitar 245 kuota mahasiswa jalur mandiri, sebanyak 73 kuota diduga telah diatur untuk dimintai sejumlah uang.
"Jadi, ada hitung-hitungannya yang kami temukan di dokumen-dokumen. Nanti itu tentunya akan didalami lebih lanjut seperti apa hitung-hitungan tadi," tuturnya.
Pihak Unsoed sebelumnya menyatakan belum mengetahui secara rinci perkara yang sedang ditangani KPK maupun status hukum pihak-pihak yang diperiksa.
Juru Bicara Unsoed Edi Santoso mengatakan pihak kampus mengetahui adanya proses pemeriksaan oleh KPK, tetapi belum memperoleh informasi resmi mengenai perkara tersebut.