“Kalau jalan tol, tanahnya dibayar negara. Kalau kereta cepat, perusahaan yang bayar. Angkanya bisa 15 triliun,” jelasnya.
Meski subsidi untuk transportasi publik seperti MRT dan LRT telah mencapai lebih dari Rp10 triliun per tahun, Whoosh dinilai menimbulkan dilema baru: antara kebanggaan nasional dan beban fiskal.
Baca Juga: Mahfud MD vs KPK: Siapa yang Keliru soal Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh?
Akbar Faizal pun menilai, transparansi dan pertanggungjawaban publik harus ditegakkan agar kesalahan kebijakan tidak terus diwariskan.
“Tidak adil bagi anak bangsa ini menanggung beban sebesar ini hanya karena dulu tidak ada yang berani bersuara,” ujarnya.
Kini, polemik Whoosh bukan sekadar tentang utang dan bunga, melainkan tentang keputusan politik dan tata kelola yang sejak awal dinilai tak transparan dan berisiko tinggi bagi keuangan negara. ***