PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Rencana kehadiran atlet Israel dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Indonesia kembali memicu gelombang protes dari berbagai pihak.
Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 19–25 Oktober 2025, dan kabar bahwa kontingen Israel akan turut ambil bagian menimbulkan penolakan luas, mulai dari tokoh politik hingga organisasi keagamaan.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas menyatakan keberatannya terhadap kedatangan atlet Israel ke Ibu Kota.
“Kalau ke Jakarta, tentunya sebagai Gubernur, dalam situasi seperti ini saya tidak mengizinkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu, (8/10/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo Tambah Wamendagri, Ini Alasan di Baliknya
Ia juga meminta pihak penyelenggara untuk mempertimbangkan ulang undangan terhadap atlet Israel.
“Yang paling penting, visanya jangan dikeluarkan saja, supaya tidak datang ke Jakarta. Karena tidak ada manfaatnya di kondisi seperti sekarang,” tegasnya.
Menurut Pramono, kehadiran kontingen Israel dikhawatirkan dapat memicu kemarahan publik, terutama di tengah tragedi kemanusiaan yang masih terjadi di Palestina.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) turut menyuarakan penolakan terhadap rencana kedatangan atlet Israel. Juru bicara PDI-P, Guntur Romli, menyebut sikap partai tersebut sejalan dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan.
“Sikap kami merupakan pilihan konstitusional. Bangsa Indonesia tidak seharusnya bekerja sama dengan pihak penjajah, selama Israel masih menjajah tanah Palestina,” jelas Guntur dalam keterangan tertulisnya, Kamis, (9/10/2025).
Penolakan juga datang dari PP Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menilai penerimaan atlet Israel justru akan menyakiti hati rakyat Indonesia.
“Kehadiran atlet Israel dalam kejuaraan dunia di Jakarta bertentangan dengan amanat konstitusi dan akan melukai perasaan sebagian besar rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tidak ada alasan bagi Indonesia menjalin hubungan, bahkan dalam bidang olahraga, dengan negara yang melakukan pelanggaran kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.
“Tidak sepantasnya kita membuka hubungan olahraga dengan negara yang tega melakukan genosida dan pembersihan etnis,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa keputusan mengenai partisipasi atlet dalam kejuaraan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Persatuan Senam Indonesia (Persani).