“Efisiensi akan kami lakukan pada hal-hal yang tidak menjadi prioritas utama, seperti perjalanan dinas, anggaran konsumsi, dan belanja rutin lainnya,” ujarnya.
Janji Menkeu
Purbaya memastikan bahwa pemerintah pusat akan mengevaluasi kembali kebijakan ini apabila kondisi fiskal membaik.
Ia bahkan sempat berseloroh di hadapan Pramono, “Kayaknya (DBH) masih bisa dipotong lagi,” ujarnya sambil tertawa.
Pemangkasan DBH sebesar Rp15 triliun menjadikan DKI Jakarta sebagai provinsi dengan pengurangan dana terbesar di Indonesia.
Sebagai perbandingan, Jawa Barat dipangkas Rp2,45 triliun, Jawa Timur Rp2,81 triliun, dan Jawa Tengah Rp1,5 triliun.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara. Pemerintah akan melakukan evaluasi ulang pada akhir kuartal pertama dan pertengahan kuartal kedua tahun 2026 mendatang.***