Polemik Kebocoran Surat Dinas Menteri PU, Publik Soroti Nasib Whistleblower

photo author
Patrisia Yosi, Pontianak Globe
- Kamis, 9 Juli 2026 | 22:25 WIB
Ramai kebocoran surat perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo yang turut mengajak anaknya. (Instagram/dody_hanggodo -Threads/salsaer)
Ramai kebocoran surat perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo yang turut mengajak anaknya. (Instagram/dody_hanggodo -Threads/salsaer)

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Polemik kebocoran surat perjalanan dinas Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo semakin menjadi sorotan setelah pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, mengenai langkah investigasi yang akan dilakukan.

Sebelumnya, Apri mengatakan pihaknya tengah menelusuri sumber kebocoran surat tersebut.

"Ini yang sedang kami coba mencari sumbernya dari mana, apakah dari internal atau dari eksternal. Ini ya, kami masih mencari," ujar Apri kepada awak media, Rabu (8/7/2026).

Baca Juga: Viral Dugaan Kekerasan Seksual Ayah Tiri terhadap Anak di Garut, Ibu Korban Minta Bantuan Dedi Mulyadi

Sekjen PU Singgung Potensi Sanksi

Apri menegaskan surat perjalanan dinas tersebut seharusnya tidak beredar di ruang publik. Karena itu, Kementerian PU akan menyelidiki asal kebocoran dan membuka kemungkinan pemberian sanksi apabila terbukti berasal dari internal.

"Tentu kalau memang itu dari internal, kita akan membentuk tim untuk penerapan sanksi. Kita juga harus menunggu apakah sanksi itu termasuk berat, sedang, atau ringan," jelasnya.

Publik Soroti Perlindungan Whistleblower

Pernyataan tersebut memicu perhatian luas di media sosial. Sejumlah warganet menyoroti perlindungan terhadap whistleblower atau pihak yang membocorkan surat tersebut, dengan alasan informasi yang diungkap dinilai berkaitan dengan kepentingan publik.

Baca Juga: Mahasiswi Telkom University yang Dilaporkan Hilang Ditemukan Selamat, Polisi Tunggu Kondisinya Pulih

Salah satu tanggapan datang dari Ferry Irwandi melalui akun Threads @irwandiferry.

"Whistleblower malah diburu dan mau dihukum. Pejabat ini lupa, ASN dibayar untuk melayani masyarakat, bukan mereka. Tapi lagaknya udah lebih dari CEO, berasa gaji PNS itu dia yang bayar, institusi itu perusahaan yang dia punya," tulisnya, dikutip Kamis (9/7/2026).

Ia melanjutkan:

"Bagian terburuknya lagi, mereka bahkan gak punya daya atau ruang untuk berbicara dan mengekspresikan hal ini."

Dukungan serupa juga disampaikan warganet lain.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Patrisia Yosi

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X