PONTIANAKGLOBE:COM; JAKARTA -- Krisis lingkungan yang dihadapi Indonesia tidak hanya ditandai oleh kerusakan hutan, pencemaran, dan dampak perubahan iklim.
Persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan tata kelola sumber daya alam, keadilan sosial, dan arah pembangunan yang berkelanjutan.
Baca Juga: Terumbu Karang Indonesia Masih Bertahan dari Pemanasan Laut, Tetapi Alarm Bahaya Sudah Berbunyi
Peneliti Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rospita Odorlina P. Situmorang, mengatakan berbagai masalah lingkungan saat ini merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ekologis, ekonomi, politik, dan sosial.
Menurutnya, deforestasi masih menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
"Deforestasi tidak hanya menghilangkan tutupan hutan, tetapi juga memicu hilangnya keanekaragaman hayati, mengganggu sistem hidrologi, hingga meningkatkan risiko bencana," kata Rospita dalam Seminar Hari Lingkungan Hidup Sedunia bertajuk Krisis Ekologis dan Keadilan Sosial di Era Kecerdasan Buatan: Menata Ulang SDA dan Energi Hijau di Jakarta.
Berdasarkan kajian BRIN, deforestasi dipicu berbagai faktor, mulai dari ekspansi perkebunan, pembalakan liar, kebakaran hutan, hingga persoalan tata kelola seperti tumpang tindih perizinan, lemahnya pengawasan, dan tekanan pasar global terhadap komoditas berbasis lahan.
Baca Juga: Hari Laut Sedunia, Perubahan Iklim Ancam Nelayan, Akuakultur Dinilai Jadi Solusi Masa Depan
Kerusakan lingkungan di kawasan hulu juga berdampak hingga ke wilayah pesisir dan laut.
Erosi, sedimentasi, banjir, serta pencemaran meningkat akibat menurunnya kualitas ekosistem.
Di sejumlah daerah pesisir, fenomena penurunan muka tanah turut memperbesar ancaman banjir rob.
Selain itu, konflik agraria akibat tumpang tindih klaim lahan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pemegang izin usaha masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
"Persoalan lingkungan tidak hanya berbicara tentang alam, tetapi juga menyangkut hak, akses, dan keadilan bagi masyarakat yang hidup dan bergantung pada sumber daya alam tersebut," ujarnya.
Rospita menilai target Indonesia untuk mencapai Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink serta menurunkan emisi gas rumah kaca membutuhkan penguatan tata kelola, konsistensi kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor.
Artikel Terkait
Gelondongan Kayu Mengalir, Jejak Perusak Hutan Terkuak di Batang Toru
Terjebak Longsor Sitahuis, Ibu Ini Minum Air Hujan dan Tidur di Hutan Demi Anaknya
Satgas PKH Kuasai Kembali Jutaan Hektare Hutan, Negara Selamatkan Rp6,6 Triliun
Satgas PKH Tagih Rp2,34 Triliun dari Perusahaan Sawit dan Tambang, Hutan 4 Juta Hektare Direbut Kembali
Sekolah Rakyat Tak Cuma Andalkan Data, Kemensos Jemput Anak Miskin hingga ke Hutan
Wamenhut Ajak Mahasiswa Kehutanan Turun Langsung Selamatkan Hutan Indonesia