Gubernur Riau Dicokok KPK, Puan Ingatkan Kepala Daerah Jangan Serakah Jabatan

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada Senin (3/11/2025). 

Puan berharap peristiwa ini dapat menjadi pelajaran penting bagi seluruh pejabat daerah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Baca Juga: Utang Rp116 Triliun Bukan Masalah? Prabowo Pastikan Negara Mampu Bayar

Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, (4/11/2025), Puan menekankan pentingnya sikap mawas diri dan integritas di kalangan pejabat pemerintahan, terutama di tingkat daerah.

Putri dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri itu meminta agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang.

“Ya harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Jadi, seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun, untuk lebih bisa mawas diri,” ucap Puan di hadapan awak media.

Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa DPR menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK.

Ketua DPR itu menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan yang berlaku.

“Terkait dengan OTT, ya kita hormati proses hukumnya,” kata Puan menambahkan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Provinsi Riau pada Senin, (3/11/2025). 

Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah mengamankan 10 orang, termasuk pihak penyelenggara negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa salah satu yang diamankan dalam OTT kali ini adalah dari pihak penyelenggara pemerintah.

Ia menyebut operasi itu dilakukan setelah tim KPK mendapatkan cukup bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi.

“Benar ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK di wilayah Provinsi Riau,” ujar Budi. 

KPK menyatakan saat ini tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan.