Bukan Pertama Kali, Korban SPPG Bekasi Ungkap Pola Pelecehan Berkedok Permintaan Maaf

PONTIANAKGLOBE.COM, BEKASI -- Publik di media sosial dihebohkan dengan kasus dugaan pelecehan dan kekerasan di kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatiasih, Bekasi Selatan, Jawa Barat.

Dalam video yang beredar luas, seorang pegawai bernama RD melaporkan atasannya berinisial K yang diduga kerap bertindak arogan, kasar, dan melakukan pelecehan di tempat kerja.

Baca Juga: Buntut Tolak Atlet Israel, Erick Thohir Sebut Langkah Indonesia Sesuai Amanat Konstitusi

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, membenarkan laporan tersebut dan menyatakan pihaknya tengah mendalami kasusnya. Polisi berjanji akan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan.

“Laporan sudah kami terima dan akan kami proses sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujarnya, Kamis, 23 Oktober 2025.

Kesaksian RD memicu gelombang simpati publik setelah ia mengungkap bagaimana atasannya sering memaki, bersikap manipulatif, hingga melakukan kekerasan fisik.

Korban mengaku dimarahi tanpa alasan, digenggam kuat pergelangan tangannya hingga sakit, bahkan sempat terkena tangan pelaku di bagian wajah.

Tak hanya itu, RD juga menceritakan perilaku pelaku yang berpura-pura minta maaf setelah marah-marah, namun justru memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pelecehan.

“Dia minta maaf kayak anak kecil, tapi malah nyentuh-nyentuh saya dan pojokin saya,” kata RD.

Lebih mengejutkan lagi, korban mengaku sempat ditelepon pelaku yang meminta agar ia tidak mengenakan kerudung saat bekerja.

“Dia bilang, ‘Senin nggak usah pakai kerudung ya.’ Saya langsung matikan teleponnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Pertanyakan Keaslian Air Pegunungan Aqua, Pihak Perusahaan Buka Suara

RD berharap aparat segera menindaklanjuti kasus ini agar tak ada lagi korban lain. “Saya dan keluarga tidak terima dengan perlakuannya,” tegasnya.

Kasus ini kembali menjadi peringatan keras bahwa kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja masih menjadi ancaman nyata bagi perempuan, bahkan di institusi pelayanan publik yang seharusnya menjadi ruang aman bagi semua pegawai.***