Krisis Selat Hormuz Ancam Ekonomi RI, Analis Soroti Ketergantungan Impor Minyak

Respons yang muncul dinilai lebih bersifat administratif dan belum diikuti inisiatif diplomasi aktif untuk menjaga keamanan jalur perdagangan global.

“Sebagai anggota G20 dan negara maritim besar, Indonesia seharusnya bisa memainkan peran lebih aktif, misalnya mendorong dialog multilateral atau memperkuat kerja sama dengan negara-negara Teluk,” ujarnya.

Baca Juga: AHY: Pembangunan Tak Boleh Hanya untuk Kota Besar

Ia menilai keterbatasan dalam membangun aliansi strategis menunjukkan masih lemahnya diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat global.

Selain itu, Kusfiardi juga menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Menurutnya, koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan energi masih belum optimal.

Lonjakan impor minyak berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan, yang pada akhirnya memperburuk persepsi pasar terhadap perekonomian nasional.

“Bank Indonesia selama ini cenderung mengandalkan intervensi pasar dan penyesuaian suku bunga yang bersifat jangka pendek, tanpa strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS,” katanya.

Dampak Inflasi Dinilai Belum Tertangani

Kusfiardi juga menyoroti ketimpangan dampak inflasi akibat lonjakan harga energi.

Program pasar murah yang digencarkan pemerintah di sejumlah kota memang membantu masyarakat berpenghasilan rendah, namun dinilai belum menyentuh akar persoalan distribusi dan struktur pasar.

“Kelompok rentan tetap menjadi pihak yang paling terdampak, sementara kebijakan kompensasi belum sepenuhnya tepat sasaran,” jelasnya.

Ia menilai pemerintah perlu merancang skema perlindungan sosial yang lebih adaptif terhadap gejolak harga energi.

Menurut Kusfiardi, krisis di Selat Hormuz seharusnya menjadi peringatan serius bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Tanpa reformasi mendasar—mulai dari diversifikasi energi, reformasi subsidi, diplomasi geopolitik yang lebih aktif, hingga penguatan ketahanan ekonomi—Indonesia berisiko terus terdampak gejolak global.

“Pemerintah perlu berani mengambil langkah strategis, termasuk penyesuaian harga BBM secara bertahap serta pengalihan subsidi ke program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Tanpa itu, siklus krisis akan terus berulang dengan dampak yang semakin besar,” pungkasnya. ***