PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi wacana alokasi anggaran bagi dua lembaga baru yang dibentuk Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dua lembaga tersebut adalah Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa dan Badan Industri Mineral.
Baca Juga: Fitur SATSPAM dari IM3, Lindungi Masyarakat dari Penipuan Digital
Sri Mulyani menegaskan pihaknya masih menunggu kedua badan tersebut benar-benar terbentuk secara resmi sebelum menentukan besaran anggaran.
“Kalau sudah dibentuk, pasti nanti ada turunannya,” ujarnya saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
Pernyataan itu sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai sumber pendanaan untuk operasional kedua lembaga baru tersebut.
Baca Juga: PKS Akan Perkuat Program Penguatan di Masing - Masing Kabupaten/Kota
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengakui, pembentukan dua badan baru ini merupakan bagian dari kebutuhan pemerintah.
Namun, ia menekankan setiap lembaga negara wajib menyesuaikan dengan kerangka anggaran yang tersedia, serta memastikan pengelolaan dana tetap efisien dan tidak menambah beban fiskal secara berlebihan.
“Semua akan dilihat sesuai dengan prioritas pembangunan nasional,” tegasnya.
Sebagai informasi, Badan Otorita Pantura Jawa dibentuk untuk menangani penurunan muka tanah sekaligus pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.
Baca Juga: 14 Ketua DPD PKS Se Kalbar, Resmi Diganti
Sementara Badan Industri Mineral difokuskan pada riset dan pengembangan mineral strategis.
Terkait kebutuhan anggaran, Sri Mulyani menambahkan, hal itu tidak bisa dijawab secara instan.
“Kami tunggu dulu dasar hukumnya. Kalau sudah resmi, baru dibicarakan kebutuhan anggarannya,” pungkasnya. ***