Sri Mulyani Terkesan Model Ekonomi China, Singgung Dunia Perlu Belajar dari RRT

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kekagumannya terhadap model pembangunan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT), khususnya dalam bidang infrastruktur.

Hal itu disampaikan saat pertemuannya dengan Menteri Keuangan RRT, Lan Fo’an, di sela-sela pertemuan tahunan ke-10 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Beijing.

Baca Juga: Soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, MK Soroti Beban Penyelenggara hingga Pemilih yang Jenuh

Pertemuan tersebut disebut sebagai implementasi strategis dari kesepakatan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara.

“Pertemuan ini merupakan wujud nyata komitmen kedua pemimpin negara dalam memperkuat kerja sama Indonesia–RRT,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Sabtu, 28 Juni 2025.

Dalam kesempatan itu, Lan Fo’an menegaskan pentingnya prinsip saling menghormati, kemitraan yang kuat, inklusivitas, dan keterbukaan dalam hubungan kedua negara.

Baca Juga: Perang Israel-Iran, Dasco Imbau WNI Tetap Tenang: Evakuasi Bertahap Terus Dilakukan

Keduanya juga membahas dinamika ekonomi global, termasuk soal kebijakan tarif yang diterapkan Amerika Serikat terhadap berbagai negara.

“Kami juga membahas situasi ekonomi dunia serta perkembangan kebijakan tarif Amerika Serikat,” kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, ia menyoroti keberhasilan Tiongkok dalam membangun ekonomi melalui infrastruktur yang terintegrasi, termasuk digitalisasi dan kerja sama lintas sektor.

Baca Juga: Momen Hasto Kristiyanto Dicecar Jaksa Soal Arti Balasan 'Oke Sip' ke Saeful Bahri

“Dunia dapat belajar dari keberhasilan RRT membangun ekonominya melalui pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital dan penerapan prinsip kerja sama,” ujarnya.

Sementara itu, Menkeu Lan Fo’an turut memaparkan capaian ekonomi Tiongkok.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4 persen pada kuartal I-2025, tingkat pengangguran menurun, serta rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap terkendali di angka 68 persen. ***