PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memberikan klarifikasi terkait isu dugaan rekayasa dalam proses akuisisi 51 persen saham perseroan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, yang dikaitkan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pasca-krisis 1998.
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu, 20 Agustus 2025, Corporate Secretary BCA, I Ketut Alam Wangsawijaya, menegaskan bahwa kabar pembelian 51 persen saham senilai Rp5 triliun dianggap melanggar hukum karena nilai pasar disebut mencapai Rp117 triliun adalah tidak benar.
Baca Juga: Panduan Lengkap: Tarik Tunai Saldo GoPay di ATM BCA Tanpa Kartu
Menurut manajemen, angka Rp117 triliun yang beredar merujuk pada total aset BCA, bukan kapitalisasi pasar.
Nilai pasar ditentukan oleh harga saham di bursa dikalikan jumlah saham beredar.
BCA menjelaskan bahwa pasca-IPO tahun 2000, harga saham BBCA terbentuk lewat mekanisme pasar.
Saat strategic private placement dilakukan, kapitalisasi pasar BCA sekitar Rp10 triliun. Angka inilah yang dijadikan dasar valuasi transaksi, bukan Rp117 triliun.
Baca Juga: Mengulas Kontroversi BLBI BCA, Penjualan Saham, Kerugian Negara, dan Peran Investor Asing
“Dengan demikian, akuisisi 51% saham oleh konsorsium FarIndo melalui tender BPPN sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar saat itu. Proses tender dilakukan secara transparan dan akuntabel,” jelas manajemen BCA.
BCA juga membantah kabar bahwa perseroan memiliki utang Rp60 triliun kepada negara yang diangsur Rp7 triliun per tahun.
Yang tercatat dalam neraca justru aset obligasi pemerintah senilai Rp60 triliun, yang seluruhnya telah diselesaikan pada 2009.
Baca Juga: Transfer Saldo GoPay ke BCA Tanpa Ribet: Ikuti Langkah Mudah Ini!
Saham BBCA Terkoreksi
Pada perdagangan Selasa, 19 Agustus 2025, saham BBCA tercatat turun 2,30 persen ke level Rp8.500 per saham, penurunan terdalam di antara bank besar lain.
BBRI melemah 1,94 persen ke Rp4.040, BMRI turun 1,03 persen ke Rp4.800, dan BBNI terkoreksi 0,92 persen ke Rp4.330 per saham.