PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menyiapkan kebijakan diskon tarif transportasi nasional sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah.
Sebagai langkah awal, Presiden memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 Juni 2025, untuk membahas implementasi kebijakan tersebut.
Baca Juga: Wakil Bupati Sergai Kunjungi Kantor Redaksi Timenews: Sinergi Pemkab dan Media Makin Erat
“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini, diskon-diskon yang sudah diputuskan dalam rapat terbatas bisa langsung dijalankan. Ini berlaku untuk kereta api, jalan tol, pesawat, dan moda transportasi lainnya,” ujar Erick Thohir dalam keterangan pers yang dikutip dari laman resmi Setkab, Kamis, 5 Juni 2025.
Erick menambahkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyelesaikan surat keputusan bersama agar penugasan kepada BUMN transportasi bisa segera dilakukan.
“Kami sedang diskusi dengan Menteri Keuangan agar surat keputusan bersama bisa segera diterbitkan. Dengan begitu, kebijakan ini bisa langsung dijalankan sebagaimana yang sudah pernah dilakukan sebelumnya,” imbuhnya.
Baca Juga: Produksi Jagung Nasional Naik Hampir 50%, Prabowo: Buah Kerja Keras dan Hati yang Bersih
Mulai Berlaku Juni hingga Juli 2025
Diskon tarif transportasi nasional ini ditargetkan mulai berlaku Kamis, 5 Juni 2025 dan akan berlangsung hingga bulan Juli 2025, bertepatan dengan masa libur sekolah.
“Ini bagus untuk meringankan masyarakat yang sedang berlibur,” ujar Erick.
Menurut Erick, kebijakan ini diharapkan berdampak langsung pada perekonomian daerah, sebagaimana telah terbukti dari dukungan transportasi pemerintah sebelumnya.
“Selama ini support pemerintah untuk sektor transportasi berjalan baik, dan dampaknya terasa bagi ekonomi daerah,” jelasnya.
Terkait pendanaan kebijakan ini, Erick menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan dukungan sebagai bagian dari program stimulus nasional.
Untuk pembahasan teknis lebih lanjut, termasuk skema pembiayaan, akan dilanjutkan melalui koordinasi antara wakil menteri BUMN dan Kemenkeu.
“Insya Allah kali ini juga bisa berjalan lancar. Sebelumnya pun kita sudah berhasil menerapkannya, jadi kompleksitasnya tidak terlalu berat,” pungkas Erick. ***