Dugaan Pertamax Oplosan, DPR Soroti Penentuan Spek BBM hingga Risiko pada Kendaraan

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang menyeret Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, masih menjadi sorotan.

Riva diduga menyelewengkan pembelian spesifikasi minyak dengan membeli RON 90 (Pertalite) tetapi melaporkannya sebagai RON 92 (Pertamax).

Baca Juga: Fenomena ‘Kabur Aja Dulu’ Viral di Medsos, Jusuf Kalla Beri Pujian, Jepang Buka Peluang bagi TKI

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, praktik blending (pencampuran) bahan bakar ini tidak diperbolehkan.

"Dalam pengadaan produk kilang, tersangka RS melakukan pembelian untuk RON 92, padahal yang dibeli hanya RON 90 lalu dioplos agar sesuai spek," ungkap Qohar dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Komisi XII DPR RI turut menyoroti mekanisme penentuan RON (Research Octane Number) pada BBM Pertamina.

Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Haryadi, mempertanyakan bagaimana Pertamina memverifikasi kadar oktan dalam produknya, mengingat temuan Kejaksaan Agung soal impor BBM berkualitas lebih rendah yang kemudian dicampur agar mencapai RON 92.

Baca Juga: Carmen Resmi Debut dengan Hearts2Hearts, Jadi Idol KPop SM Entertainment Pertama dari Indonesia

"Kami ingin mengetahui skema penentuan RON ini dan bagaimana sistem verifikasinya," ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina, Rabu, 26 Februari 2025.

Menurutnya, pemahaman terhadap proses ini penting di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap isu dugaan Pertamax oplosan yang semakin luas.

Bambang menegaskan bahwa dugaan praktik pencampuran Pertamax dengan Pertalite dapat berdampak buruk, terutama bagi kendaraan yang membutuhkan BBM berkualitas tinggi.

Baca Juga: Skandal Korupsi Minyak Rp193 Triliun, Dirut Pertamina Jadi Tersangka, Ditjen Migas ESDM Digeledah

"Jika benar RON bisa dipalsukan, saya yakin banyak kendaraan yang akan mengalami masalah serius," katanya.

Untuk mengklarifikasi dampak isu ini terhadap kendaraan, DPR berencana mengundang para pemimpin industri otomotif di Indonesia.

"Kami ingin mengetahui apakah ada laporan mengenai masalah pada mesin kendaraan akibat kualitas BBM," ujar Bambang.