PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Pemerintah dinilai terus bergerak dalam menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Upaya tersebut kini menjadi sorotan publik seiring munculnya anggapan bahwa penanganan belum berjalan optimal.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai peran Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam menyampaikan perkembangan penanganan bencana menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk meluruskan persepsi publik.
“Menurut saya ada kesempatan luar biasa bagi pemerintah dalam menjelaskan penanganan bencana Sumatera yang seolah-olah (disebut) tidak optimal,” kata Trubus, Selasa, (23/12/2025).
Baca Juga: Terjebak Longsor Sitahuis, Ibu Ini Minum Air Hujan dan Tidur di Hutan Demi Anaknya
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat sebenarnya terus melakukan langkah penanganan, meski harus dihadapkan pada luasnya wilayah terdampak dan kompleksitas medan bencana.
Trubus membandingkan kondisi saat ini dengan peristiwa tsunami Aceh 2004, di mana keterbatasan kelembagaan dan anggaran kala itu membuat pemerintah menetapkan status bencana nasional.
“Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum terbentuk, kemudian anggaran APBD juga belum ada mengenai status tanggap darurat, sehingga pilihannya cuma menetapkan bencana nasional,” ujar Trubus.
Ia menilai situasi bencana di Sumatera saat ini justru menunjukkan pentingnya kemandirian pemerintah daerah. Menurutnya, lemahnya kesiapsiagaan daerah menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana.
“Harusnya pada pra itu kan ada sosialisasi, pendidikan dan lain-lain, contoh di Yogyakarta, ketika gunung meletus itu warganya tidak teriak-teriak karena sudah tau mau ke mana. Atau Lumajang saat Gunung Semeru meletus,” jelasnya.
Trubus menambahkan, langkah Teddy Indra Wijaya yang secara terbuka menjelaskan progres penanganan bencana setidaknya mampu menjawab kegelisahan masyarakat yang berkembang di ruang publik.
“Ya menjawab keeresahan publik, paling tidak menjawab dinamika yang terjadi di persepsi publik, karena bencana ini jadi menimbulkan persepsi publik,” tutupnya.
Baca Juga: Tak Ada Air Bersih, Warga Aceh Tamiang Terpaksa Gunakan Air Genangan untuk Memasak
Sebelumnya, Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah pusat telah bergerak sejak hari pertama bencana terjadi pada 26 November 2025, bekerja bersama pemerintah daerah dalam skala nasional.
“Kita butuh kerja sama, kekompakan, energi positif. Kalau niat bantu, ayo sama-sama hibur warga, timbulkan optimisme, bikin senyum,” Tandasnya. ***