PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Komisi VI DPR kembali menyoroti kondisi keuangan dan tata kelola PT Garuda Indonesia dalam rapat bersama jajaran direksi pada Senin, 1 Desember 2025. Dalam forum tersebut, anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, melayangkan kritik keras mengenai efektivitas penyertaan modal negara (PMN) dan lambatnya pembenahan manajemen yang sudah lama dijanjikan.
Darmadi menilai bahwa Garuda terus menerus menerima bantuan negara namun tidak menunjukkan perubahan struktural yang nyata.
Baca Juga: Ditinggal Saat Banjir? Video Anjing Gigit Pagar di Medan Banjir Komentar Pedas
Pria yang akrab disapa DD itu mengingatkan bahwa perusahaan pelat merah tersebut sudah empat kali mendapatkan tambahan modal, tetapi tetap belum menunjukkan tanda-tanda ‘sembuh’ dari masalah yang sama.
“Apakah Bapak Ibu yang ada di sini Pak Dirut dan teman-temannya bisa menjamin bahwa perusahaan Garuda ini akan going concern dengan 23,67 triliun dan dalam 2-3 tahun tidak akan minta suntikan dana lagi dari pemerintah?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tanpa transformasi yang serius, anggaran negara hanya akan kembali hilang tanpa dampak nyata. Darmadi bahkan menyebut suntikan PMN berisiko mengulang pola kegagalan sebelumnya.
“Apa yang terjadi Pak ya kalau enggak dijalankan (turn around strategy)? Dana Rp23,67 triliun yang saya lihat ini hilang tanpa jejak, Pak, nanti seperti biasanya. Garuda itu sudah empat kali disuntik Pak berturut-turut enggak sembuh-sembuh,” katanya.
Darmadi juga menyoroti kondisi utang Garuda yang masih membengkak. Pria berusia 58 tahun itu menyebut total liabilities perusahaan mencapai 8,288 miliar dolar AS atau sekitar Rp136 triliun, angka yang menurutnya sangat besar dan tidak dapat ditutup hanya dengan PMN.
“Total liabilities Bapak 8,288 miliar US itu Rp136 triliun kurang lebih, Pak ya. Ekuitas juga bertambah. Nah, bagaimana Bapak bisa going concern berarti Bapak harus menutup ekuitas yang negatif ini,” kata Darmadi.
Ia mempertanyakan bagaimana keberlanjutan usaha dapat dijamin jika ekuitas negatif belum selesai diatasi.
Tak hanya soal keuangan, Darmadi mengkritik penyusunan prioritas dalam 11 pilar transformasi Garuda. Menurutnya, keputusan menaruh peningkatan tata kelola biaya sebagai prioritas terakhir menimbulkan tanda tanya besar.
“Peningkatan tata kelola biaya itu ditaruh dalam prioritas terakhir, Pak. Apa maksudnya, Pak? Apakah tidak ada disiplin biaya sejak awal atau tidak bisa di-handle?” tegasnya.
Baca Juga: Tak Tetapkan Darurat Nasional, Tapi Prabowo Kerahkan Semua Pasukan
Ia menilai manajemen biaya justru harus menjadi fondasi utama mengingat tingginya beban operasional Garuda.
Dalam penutup penyampaiannya, Darmadi menekankan dua masalah struktural yang menurutnya paling mendesak untuk ditangani.