"Yang berhak meminta tambahan [kuota BBM] ini nanti adalah pemerintah kabupaten setempat, siapa bupati, walikota atau gubernur," tegasnya.
Karena itu, ia meminta agar tidak ada pihak swasta yang mencoba menyusup untuk mengupayakan tambahan jatah BBM melalui Komisi VII.
"Jangan sampai ada pelaku-pelaku soal ritel swasta yang nyelonong ke komite nanti," pungkasnya.***