PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi ekonomi jangka panjang untuk membawa Indonesia mencapai pertumbuhan tinggi dan menembus status negara maju. Ia menegaskan bahwa target pertumbuhan 8 persen bukanlah tujuan akhir, melainkan batas minimal agar Indonesia mampu mengejar negara berpendapatan tinggi.
Berbicara dalam acara Launching Bloomberg Businessweek Indonesia di Jakarta pada Kamis, 20 November 2025, Purbaya merujuk pada berbagai teori ekonomi, termasuk pemikiran Sumitro Djojohadikusumo. Ia menekankan bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan percepatan pertumbuhan yang jauh lebih agresif.
“Kalau kita menjadi negara maju, kurang dari 8 persen itu. Kita harus menciptakan pertumbuhan ekonomi double digit selama lebih dari 10 tahun baru ada harapan kita menjadi negara maju,” katanya.
Baca Juga: Gaji PNS 2026 Terancam Tertunda di Tengah Ketatnya Fiskal Negara
Ia mengungkap bahwa perlambatan ekonomi Indonesia pada 2025 memiliki dampak nyata terhadap stabilitas sosial. Purbaya menyinggung gelombang demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025 dan mengaitkannya dengan menurunnya aktivitas ekonomi.
"Anda lihat kan kemarin waktu bulan Agustus tahun ini banyak demo di mana-mana? Kenapa terjadi? Karena ekonomi kita diperlambat entah sengaja entah enggak sengaja,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah bersandar pada tiga pilar pembangunan yang digagas ekonom nasional Sumitro Djojohadikusumo: pertumbuhan tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis.
Menurutnya, ketiga pilar ini menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan ekonomi, baik program struktural maupun populis.
Ia kemudian mengungkap langkah awal yang telah ditempuh pemerintah untuk memacu ekonomi. Purbaya menyampaikan bahwa ia menempatkan dana Rp200 triliun dari pemerintah melalui Bank Indonesia ke sektor perbankan guna menciptakan stimulus.
“Saya masukkan Rp200 triliun dari Bank Indonesia, uang saya uang pemerintah ke perbankan. Itu akan menciptakan stimulus di perbankan,” ujarnya.
Purbaya menyebut dirinya tidak hanya mengelola kebijakan, tetapi juga ekspektasi publik sambil memonitor hasil di lapangan.
Baca Juga: Publik Menunggu Klarifikasi Resmi soal Kepergian Yusuf Saadudin
Menkeu juga menyinggung peran program-program populis yang dinilai mampu menjaga stabilitas sosial, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya memperluas pemerataan manfaat pembangunan, tetapi juga memelihara ketenangan sosial.
“MBG jelas itu kan matanya pembangunan ke bawah terus karena orangnya senang, stabilitas sosial politiknya kira-kira terjaga,” pungkasnya.***