Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Tekankan Tata Kelola dan Transparansi

PONTIANAKGLOBE.COM, PONTIANAK -- Direktur Eksekutif Puspekom, Sulaiman, S.IP., mengatakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Sanggau diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam kegiatan yang berlangsung pada Senin, 23 Juni 2026 tersebut, Sulaiman menjelaskan bahwa Bimtek dilaksanakan selama tiga hari.

Baca Juga: Alumni SMSR Yogyakarta Diterima di ITB, Karya Mikail Dapat Apresiasi Langsung dari Rektor

Karena itu, seluruh peserta diharapkan mengikuti setiap materi dengan baik agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sanggau.

Sementara itu, Ketua APDESI Kabupaten Sanggau, Kasim, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin ada kepala desa yang tersangkut persoalan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Oleh sebab itu, seluruh kepala desa diminta mengikuti Bimtek dengan serius serta mempelajari berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, sistem birokrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa saat ini semakin transparan.

Baca Juga: STN Usulkan Model Social Agribusiness Operator untuk Perkuat Ekosistem Pertanian Nasional

Karena itu, seluruh perangkat desa harus memahami aturan agar terhindar dari berbagai persoalan yang dapat menghambat jalannya pemerintahan desa.

"Kami bersepakat bahwa seluruh kepala desa harus transparan dalam mengelola dana desa," ujarnya.

Ia menyebutkan, saat ini terdapat dana sekitar Rp800 miliar yang dikelola oleh desa-desa di Kabupaten Sanggau.

Dana tersebut harus dimanfaatkan secara baik, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sanggau, Ontot, berharap kegiatan Bimtek dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta.

Selain menjadi sarana menambah wawasan, kegiatan tersebut juga harus menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Ontot, salah satu fokus penting yang perlu diperkuat adalah tata kelola keuangan dan pemerintahan desa.