PONTIANAKGLOBE.COM, MAKASSAR -- Polemik pencoretan calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) asal Makassar, Cathlyn Yvaine Lesmana, masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kontroversi ini mencuat setelah Cathlyn disebut gagal lolos ke tingkat nasional dan posisinya digantikan peserta lain sebagai wakil Sulawesi Selatan.
Kasus tersebut memicu berbagai spekulasi publik, mulai dari dugaan adanya 'peserta titipan' hingga isu diskriminasi karena Cathlyn dinilai bukan berasal dari tanah lokal Sulawesi Selatan.
Baca Juga: KPK Bidik Aktor Baru dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub
Menanggapi polemik yang berkembang, pihak Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Direktur Penyelenggara Program Paskibraka (BPIP) Pusat, Fuad Lutfi, akhirnya memberikan penjelasan resmi.
Fuad membantah adanya unsur diskriminasi dalam proses seleksi Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi dilakukan secara profesional dan sesuai mekanisme nasional yang berlaku.
“Pada prinsipnya seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai mekanisme nasional yang berlaku,” kata Fuad dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).
“Itu melibatkan unsur pemerintah daerah dan tim seleksi pusat,” sambungnya.
Fuad menjelaskan, penilaian seleksi Paskibraka tidak hanya bertumpu pada satu aspek tertentu, seperti nilai akademik atau tes wawasan kebangsaan. Seleksi dilakukan secara menyeluruh untuk melihat kesiapan peserta menjalankan tugas kenegaraan.
“Paskibraka bukan sekadar mencari peserta dengan nilai tertinggi pada satu tes saja,” jelasnya.
“Melainkan memilih figur yang paling siap secara keseluruhan untuk menjalankan tugas kenegaraan,” tambah Fuad.
Ia menuturkan, terdapat banyak komponen yang menjadi dasar penilaian peserta, mulai dari kesehatan, kesamaptaan, kemampuan peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, wawasan kebangsaan, hingga kesiapan mental dan disiplin.
Menurut Fuad, proses seleksi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga verifikasi nasional. Dari setiap provinsi, akan dipilih tiga pasang peserta untuk mengikuti tahapan seleksi pusat.
“Memang nanti ada perangkingan atau akumulasi nilai dari seluruh tahapan seleksi,” ujarnya.
“Akumulasi nilai tertinggi itulah yang menjadi pertimbangan untuk diutus mengikuti seleksi tingkat pusat,” tandas Fuad.***
