Dari Sekadau, Lasarus Kirim Sinyal Kuat soal UU Masyarakat Adat

PONTIANAKGLOBE.COM, SEKADAU -- Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, kembali menegaskan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: Lasarus Raih Keling Kumang Award 2026 sebagai Tokoh Iban Inspirator

Pernyataan itu disampaikan Lasarus usai menghadiri rangkaian kegiatan Iban Summit III di Kabupaten Sekadau, Jumat, 15 Mei 2026.

Ia menilai kebutuhan terhadap undang-undang masyarakat adat tidak hanya dirasakan oleh satu daerah, melainkan hampir seluruh komunitas adat di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Papua.

Ia menyebutkan UU Masyarakat Adat ini memang menjadi kebutuhan bersama bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Pelaku Penembak Bripka Arya Supena Tewas Ditembak Polisi di Lampung

Karena itu, pembahasannya sudah menjadi target dan perhatian bersama. 

Politisi PDI Perjuangan tersebut mengatakan pembahasan regulasi itu terus didorong di lingkungan DPR RI. Ia bahkan mengaku telah melakukan komunikasi dengan sejumlah anggota Badan Legislasi (Baleg) terkait percepatan penyelesaian RUU tersebut.

Lasarus mengaku sudah berdiskusi dengan sejumlah rekan di Baleg DPR RI.

Ia berharap dalam waktu dekat pembahasannya bisa segera dituntaskan. 

Meski begitu, Lasarus belum dapat memastikan kapan RUU tersebut akan disahkan menjadi undang-undang.

Baca Juga: Gus Ipul Nonaktifkan 2 Pejabat Kemensos Usai Polemik Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp799 Ribu

Politikus PDIP Perjuangan ini menyebut penentuan jadwal merupakan kewenangan Badan Legislasi DPR RI.

Ditegaskan, untuk target waktunya ia belum bisa memastikan, karena itu merupakan ranah Baleg.