Berikut parafrase berita yang dikemas mengalir, tanpa bold, italic, dan tanpa subjudul. Seluruh kutipan dipertahankan sama seperti naskah awal.
(NAMA MEDIA) – Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, menyoroti kondisi sistem penerimaan negara Indonesia yang dinilainya berada dalam keadaan sangat buruk. Penilaian tersebut didasarkan pada riset yang telah ia lakukan selama sekitar satu dekade terakhir.
Hal itu disampaikan Hashim saat menjadi pembicara dalam acara Bedah Buku Indonesia Naik Kelas bertajuk Future Talk: Indonesia Naik Kelas & Peran Sivitas Akademika di Universitas Indonesia, Jumat, (12/12/2025).
“Sistem penerimaan negara kita (pajak, bea cukai, PNBP, royalti) sangat-sangat parah, parah sekali,” ucap Hashim dalam forum tersebut.
Baca Juga: Polri Tegaskan Transparansi Usut Pengeroyokan Maut Libatkan Anggota
Ia menjelaskan, rasio penerimaan negara Indonesia saat ini masih berada di kisaran 9–10 persen dari Produk Domestik Bruto. Angka tersebut, menurutnya, menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan rasio penerimaan terendah secara global.
“Indonesia betul kita termasuk yang paling lemah dan paling rendah di dunia (dengan rasio 9-10 persen dari PDB),” lanjutnya.
Hashim menegaskan, rendahnya penerimaan negara bukan karena Indonesia miskin potensi, melainkan akibat buruknya kinerja aparatur dalam mengelola sektor pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak.
“Kalau memang aparat pajak, aparat bea cukai, aparat semuanya itu bekerja dengan benar, Indonesia bukan negara dengan defisit. Indonesia negara surplus,” kata Hashim.
Ia juga menyinggung besarnya porsi ekonomi abu-abu dan ekonomi gelap yang selama ini luput dari pencatatan negara. Mengacu pada data Bank Dunia, Hashim menyebut sekitar 35 persen aktivitas ekonomi nasional berada di luar sistem resmi.
“Bank Dunia katakan saat ini (ekonomi abu-abu/hitam) itu kurang lebih 35 persen daripada ekonomi kita, tidak tercatat,” ujar Hashim.
Menurutnya, nilai ekonomi Indonesia yang selama ini disebut sekitar Rp25.000 triliun belum menggambarkan kondisi riil.
“Ekonomi Indonesia bukannya 25.000 triliun, sesungguhnya saat ini ekonomi kita sudah 31–32.000 triliun, tapi 7 triliun itu enggak tercatat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hashim juga mengingatkan soal keterbatasan sumber daya alam nasional. Ia menyebut cadangan sumber daya alam Indonesia diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 50 tahun ke depan.
“Sumber daya alam kita 50 tahun lagi habis,” ujarnya.
Artikel Terkait
9 Karyawan Swasta Gugat UU HPP ke MK, Nilai Pajak Pesangon dan Pensiun Tidak Adil
Menkeu Purbaya Bongkar Modus Baru Oknum Pajak, Ini Langkah Tegasnya!
Menkeu Purbaya Ungkap Tantangan Berat Kejar Target Pajak di Tengah Ekonomi Lesu
MUI Putuskan Fatwa Pajak Berkeadilan, PBB Rumah Tinggal Dinilai Tak Layak Dipungut
Dua Sektor Melemah, Target Pajak Melonjak: APBN 2026 Terancam
Larangan Balpres Memanas, Purbaya Sindir Pengusaha Paling Berisik Diduga Tak Bayar Pajak