Investigasi Kayu Gelondongan: Benarkah Ada Aktivitas Ilegal di Hulu?

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Banjir yang melanda sejumlah wilayah Sumatera tidak hanya membawa material rumah dan lumpur, tetapi juga gelondongan kayu dalam jumlah besar yang kini ramai dipertanyakan publik.

Kayu-kayu besar itu tampak menghantam berbagai kawasan, termasuk Tapanuli Selatan, daerah yang disebut BNPB sebagai wilayah terdampak paling parah akibat serbuan gelondongan tersebut.

Baca Juga: Cadangan BNPB 'Aman', Purbaya Tantang Keraguan Soal Stabilitas Fiskal

Munculnya kayu-kayu gelondongan ini langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keduanya menggelar pertemuan untuk menyinkronkan investigasi dan langkah penegakan hukum terkait temuan kayu yang terseret banjir dan longsor.

Raja Juli menyebut sudah memiliki data awal hasil pemindaian drone di titik-titik terdampak, termasuk identifikasi jenis kayu.

“Keingintahuan publik tentang asal-usul material kayu itu sudah kami respons,” ujarnya di Mabes Polri, 4 Desember 2025.

Sampel kayu telah diuji, dan hasilnya menunjukkan kesesuaian dengan kayu yang berada di wilayah hulu.

Temuan lain yang menguatkan dugaan aktivitas manusia adalah adanya bekas potongan gergaji pada beberapa kayu. Kapolri Listyo Sigit menegaskan kayu-kayu tersebut tidak hanyut secara alami.

“Jadi yang jelas dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu, namun kita dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari senso,” kata Listyo Sigit.

Tim gabungan kini menelusuri seluruh daerah aliran sungai (DAS), dari hilir hingga kembali ke hulu.

“Tim sedang turun menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai dengan kita tarik ke hulu dan hilirnya,” lanjut Kapolri.

Baca Juga: Drama Panas di DPR: Truk Kayu Lewat Setelah Banjir, Titiek Tak Tahan Emosi

Raja Juli meminta masyarakat memberi ruang bagi tim untuk bekerja.

“Beri kesempatan bagi kami memproses semuanya agar tidak terburu-buru,” ucapnya.

Ia juga memastikan penyelidikan melibatkan Polri, Kejaksaan Agung melalui Satgas Perlindungan Kawasan Hutan (PKH), serta berbagai pihak lain.