PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menilai banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera bukan hanya akibat curah hujan ekstrem. Ia menyoroti adanya kayu gelondongan yang terbawa arus sebagai tanda bahwa kerusakan di kawasan hulu ikut memperparah bencana.
Hal tersebut disampaikan Alex seusai agenda Komisi IV di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 1 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan faktor lain selain intensitas hujan yang tinggi.
“Tentu ya curah hujannya sangat ekstrem sekali, tetapi dari material yang terbawa logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu, di lereng bukit yang terjadi,” ujar Alex kepada wartawan.
Baca Juga: Moratorium Hutan Diluncurkan, Dedi Mulyadi Sorot Kesalahan Kebijakan Lama
Komisi IV akan memanggil Kementerian Kehutanan dalam rapat khusus pada 4 Desember. Pertemuan tersebut ditujukan untuk meminta penjelasan sekaligus mengevaluasi kebijakan pengelolaan hutan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana.
Alex juga menyinggung pernyataan Menteri Kehutanan tentang rencana evaluasi dan penyusunan kebijakan baru yang dinilai menjadi momentum perbaikan tata kelola kawasan hulu.
“Apalagi kita sudah membaca pernyataan dari pak Menteri Kehutanan bahwa akan melakukan evaluasi dan merumuskan sebuah kebijakan untuk mengatasi hal ini,” imbuhnya.
Alex mengingatkan bahwa fenomena cuaca ekstrem seperti siklon tropis dapat terulang pada tahun-tahun mendatang. Karena itu, mitigasi menjadi langkah mendesak, terutama di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai.
Ia menilai kebijakan kehutanan yang lebih adaptif terhadap risiko bencana harus segera disiapkan agar banjir bandang dan longsor tidak kembali terjadi.
“Oleh karena itu memang butuh kebijakan kehutanan yang baru agar bencana seperti ini tidak terulang lagi,” pungkas Alex.
Baca Juga: Tesso Nilo Ilegal 6 Juta Hektare: Zulhas Beberkan Fakta yang Selama Ini Tersembunyi
Meski evaluasi kebijakan tengah dibahas, Alex menegaskan bahwa prioritas utama tetap penanganan masyarakat terdampak. Ia menyoroti pentingnya langkah cepat agar bantuan logistik dan kebutuhan dasar dapat tersalurkan dengan baik.
Menurutnya, penanganan darurat dan pembenahan kebijakan lingkungan harus dilakukan bersamaan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait.***
