Pakar Ekonom Soroti Impor Baju Bekas: Persaingan Nggak Fair, Negara Rugi, Industri Kolaps

PONTIANAKGLOBE COM, JAKARTA -- Ekonom Anthony Budiawan mengkritik keras maraknya impor ilegal baju bekas yang dinilai merusak industri tekstil nasional. Ia menyebut praktik tersebut tak hanya melanggar aturan, tetapi juga bagian dari dumping yang dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan serius.

“Impor barang bekas ini justru dumping dan merugikan, membuat beberapa industri kita tutup,” kata Anthony Budiawan dalam podcast di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Senin, (24/11/2025). 

Baca Juga: Kejanggalan Mencuat, Pakar Dorong Transparansi Kasus Dirut BJB

Anthony menegaskan bahwa label 'bekas' bukan jaminan bahwa barang tersebut benar-benar barang second. Bahkan, menurutnya, ada kemungkinan barang baru masuk dengan modus penyamaran.

“Ngomong aja bekas, kita nggak tahu kalau bisa aja itu baru, itu dumping dan kita ada Undang-Undang antidumping tapi tidak berjalan,” ucapnya.

Ia menilai situasi ini tidak lepas dari pembiaran panjang sehingga industri lokal kehilangan daya saing.

“Untuk hal ini ya kita harus mendukung Purbaya agar industri kita bisa berjalan kembali, normal kembali,” tambahnya.

Anthony juga menolak alasan bahwa barang bekas masuk karena rendahnya daya beli masyarakat. Menurutnya, argumen itu justru menormalisasi kerentanan ekonomi dan membuka peluang impor murah di berbagai sektor.

“Itu harus dicari solusi, nggak bisa kita bilang daya beli masyarakat rendah lalu barang bekas masuk,” kata Anthony.

“Nanti juga kita bisa bilang pangan-pangan yang murah juga harus masuk, jadi petani-petani bisa rugi besar. Padahal, masuk di situ belum tentu memang fair competition,” lanjutnya.

Ia menyoroti masalah struktural: mayoritas masyarakat berpendapatan rendah sehingga tidak mampu membeli produk baru.

“Karena 194 juta orang itu punya pendapatan kurang dari Rp1,5 juta per bulan, itu per orang,” ujarnya.

“Kalau dengan segitu ya tentu saja mereka akan kesulitan untuk memberikan daya belinya, tapi kalau membiarkan industri kita kalah dengan alasan itu, tingkat kemiskinan akan lebih bertambah,” terangnya.

Sebagai solusi, Anthony mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan peningkatan upah atau subsidi langsung kepada industri garmen lokal, alih-alih program besar yang tidak tepat sasaran.

“Daripada kita memberikan Rp100 triliun, Rp300 triliun kepada makan bergizi gratis (MBG), langsung kasihkan aja ke masyarakat miskin tadi, mereka bisa menyelesaikan masalah gizi mereka sekaligus mengurangi kemiskinan,” paparnya.