Beras Impor Tanpa Izin: Pemerintah Janjikan Aksi Keras, Tidak Ada Toleransi

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan langkah keras pemerintah terkait dugaan masuknya 250 ton beras ilegal asal Thailand ke Sabang, Aceh. Dalam konferensi pers pada Senin, 23 November 2025, Amran menyatakan bahwa negara tidak memberi toleransi bagi impor yang tidak mengikuti prosedur, terutama pada komoditas strategis seperti beras.

Ia menyebut bahwa pemasukan beras tersebut dilakukan tanpa izin resmi dan hal itu bertentangan dengan agenda pemerintah dalam membangun kemandirian pangan.

Baca Juga: Demokrasi Menyimpang? Mahfud Minta Arah Negara Segera Diluruskan

Amran menilai ketegasan diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor pertanian dan mempertahankan harga beras nasional melalui produksi dalam negeri.

Dalam pernyataannya, Amran juga menyinggung bahwa tindakan tegas akan diambil tidak hanya terhadap para pelaku, tetapi juga terhadap pejabat yang ikut meloloskan impor ilegal tersebut.

Ia bahkan menegaskan bahwa jabatan eselon tinggi akan dicopot jika terbukti tidak menjalankan arahan Presiden.

“Seandainya ada Dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya. Aku pastikan itu kalau dia tidak patuh pada presiden kita,” ujar Amran.

Ia menekankan bahwa kedisiplinan birokrasi menjadi hal penting agar tidak ada ruang pembiaran dan kasus serupa tidak terulang.

Amran memastikan bahwa beras yang masuk itu tidak memiliki izin dari kementerian yang berwenang menerbitkan dokumen impor. Ia mengaku langsung menghubungi Menteri Perdagangan untuk memastikan informasi tersebut.

“Kami langsung telepon Menteri Perdagangan, beliau katakan bahwa enggak ada enggak ada izin,” kata Amran.

Dengan tidak adanya izin, seluruh pemasukan beras tersebut secara otomatis masuk kategori ilegal. Pemerintah kini menelusuri pihak yang terlibat serta jalur masuk barang ke Sabang untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk proses administrasi maupun hukum.

Baca Juga: Penemuan Kerangka Bocah 6 Tahun: Polisi Diminta Buka Hasil Autopsi ke Publik

Amran menilai impor ini juga tak beralasan karena stok nasional berada dalam kondisi aman. Ia menyebut bahwa kebutuhan masyarakat saat ini dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri sehingga impor tanpa izin justru berpotensi mengganggu upaya swasembada.

“Beras kita di sana cukup besar. Ada hampir 100.000 ton,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa semangat kebangsaan mestinya terlihat dari dukungan terhadap produksi lokal. Amran kembali menyoroti perlunya integritas para pejabat dalam menjalankan strategi ketahanan pangan nasional.