Ia menyebut volume pakaian bekas impor mengalami peningkatan signifikan dan pelarangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
"Dalam hal ini, impor baju bekas, itu kalau secara grafik, kan teman-teman sudah tahu bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan secara volume, impor baju bekas masuk ke dalam," terangnya.
"Makanya itu yang mau kita tertibkan," imbuh Maman.
Maman menegaskan pedagang tetap dapat berjualan melalui peralihan ke produk lokal. Pemerintah menyiapkan sekitar 1.300 merek untuk mengisi pasokan.
"Secara prinsipnya, kita tinggal sekarang mencari format dan formulasi substitusi yang pas tuh seperti apa. Tinggal ke situ aja," tegas Maman.
Baca Juga: Empat Hari Pascaerupsi, Gunung Semeru Belum Tenang, PVMBG Keluarkan Peringatan Keras
Secara terpisah, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan larangan pakaian bekas impor tidak berkaitan dengan pajak.
“Pakaian bekas (impor) itu dilarang bukan karena nggak bayar pajak,” tegas Budi kepada awak media pada Sabtu, (22/11/2025).
Ia menegaskan aturan tersebut sudah berlaku dan tidak berubah meskipun pajak dibayarkan.
"Terus apakah kalau membayar pajak terus nggak dilarang? Kan nggak juga, memang itu dilarang karena pakaian bekas ilegal," tandas Budi.***
Artikel Terkait
Kaget dengan Kasus Balpres, Menkeu Purbaya Janji Tak Kasih Ampun Importir Ilegal
Purbaya Bongkar Modus Balpres: Negara Rugi, Mafia Impor Panen Untung
Impor Balpres Akan Dihapus, Purbaya Yakin Industri Tekstil Lokal Bisa Bangkit
Munculnya Fenomena 'Purbaya Effect': Simbol Kepercayaan Baru Publik pada Figur Profesional
Purbaya Dorong Ekonomi Double Digit Demi Indonesia Menjadi Negara Maju
Penyelundupan Terorganisir Balpres Dibongkar, Pelaku Terancam Pasal Berlapis