Kontroversi Soeharto Menjadi Pahlawan Tak Surutkan Dukungan, NasDem Pilih Lihat Sisi Positifnya

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, kini memicu perbincangan publik. Di tengah pro dan kontra, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan dirinya setuju dengan usulan tersebut.

Menurut Paloh, penilaian terhadap sosok Soeharto harus dilakukan secara objektif dengan melihat juga sisi positif dan kontribusinya bagi pembangunan nasional.

“NasDem sudah kasih statement, sepakat itu. Enggak ada masalah,” ujar Surya Paloh kepada awak media di Jakarta Pusat, Minggu, (9/11/2025). 

Baca Juga: Sugiri Sancoko Resmi Tersangka, KPK Bongkar Permintaan Uang Rp1,5 Miliar

Paloh menilai masa kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun menjadi bagian penting dari perjalanan pembangunan Indonesia. Ia mengakui bahwa kebijakan dan langkah Soeharto di masa itu memiliki pengaruh besar terhadap arah pembangunan nasional.

“Masa jabatan 32 tahun yang cukup lama, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwasanya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran,” imbuhnya.

“Beliau sebagai Presiden membawa progress pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini,” lanjut Paloh.

Sementara itu, dari pihak keluarga, Titiek Soeharto mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi di DPR telah menyatakan setuju dengan rencana pemberian gelar tersebut. Namun, ia menyebut masih ada satu fraksi yang belum menyatakan persetujuan.

“Enggak dibahas juga, semua fraksi-fraksi sudah setuju. Kecuali mungkin satu fraksi,” ujar Titiek kepada awak media di Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, (7/11/2025). 

Titiek menyampaikan bahwa keluarga menyambut baik rencana pemerintah untuk memberikan penghormatan tersebut.

“Alhamdulillah, kami bersyukur. Dari keluarga bersyukur kalau pemerintah berkenan, dengan dukungan masyarakat seluruhnya memberikan gelar pahlawan nasional untuk almarhum Pak Harto,” tuturnya.

Proses pemberian gelar Pahlawan Nasional sendiri dilakukan melalui seleksi yang diatur oleh Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan usulan masyarakat. Kemensos membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk menilai kelayakan tokoh yang diusulkan.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ungkap Tantangan Berat Kejar Target Pajak di Tengah Ekonomi Lesu

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), mengatakan gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan bagi tokoh yang memiliki peran penting dalam memajukan Indonesia.

Setidaknya terdapat 49 nama yang diusulkan untuk menerima gelar Pahlawan Nasional dan telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.