PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mempertanyakan ketidakkonsistenan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penggunaan ultra processed food (UPF) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Charles menyoroti perbedaan pernyataan dari pihak BGN mengenai status penggunaan makanan olahan dalam program tersebut.
Baca Juga: Goa Maria, Begini Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia
UPF mencakup makanan hasil pengolahan industri secara intensif seperti mi instan, sereal, nugget, sosis, dan sejenisnya.
Makanan jenis ini ramai menuai kritik dari para ahli gizi setelah beredar menu MBG di media sosial yang menyajikan burger, spaghetti, sosis, dan makanan olahan lainnya.
"Minggu lalu, saat kami mengundang para ahli gizi dan pemerhati MBG, banyak masukan soal bahaya UPF. Saya sempat semangat ketika mendengar Ibu Nanik menyampaikan di media bahwa BGN akan melarang penyajian UPF untuk anak-anak,” ujar Charles dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BGN di DPR RI pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Namun semangat itu langsung pupus setelah Charles membaca surat resmi dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan.
Baca Juga: Goa Maria Dalam Tradisi Katolik, Begini Sejarah Awal Mula-nya
"Surat itu menyatakan, ‘Penggunaan produk seperti biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dan sejenisnya harus mengutamakan produksi lokal.’ Artinya, bukan melarang UPF, tapi hanya mengatur asal produksinya,” kata Charles sambil membacakan isi surat tersebut.
Ia menekankan bahwa esensi kritik DPR adalah penghapusan total makanan UPF dari menu MBG, bukan sekadar mengganti sumber produksinya menjadi UMKM lokal.
“Pertanyaannya, BGN paham tidak sih apa itu ultra processed food? Masalahnya bukan di mana makanan itu dibuat, tapi pada kandungan gizinya. Ini bukan soal UMKM atau pabrik besar, tapi soal keselamatan dan kesehatan anak-anak kita,” tegas Charles.
Charles: UPF Tidak Sehat, BGN Harus Konsultasi dengan Ahli
Menurut Charles, makanan UPF mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi, yang jelas tidak sesuai untuk konsumsi rutin anak-anak.
Baca Juga: Profesi Host Live Streaming Masuk 10 Besar Pekerjaan Paling Dibutuhkan 2025
“BGN seharusnya berkonsultasi dengan BPOM dan Kementerian Kesehatan, karena Menkes sendiri sudah menetapkan standar gizi dan makanan melalui Dirjen Kesmas,” ujarnya.
Artikel Terkait
Program MBG Disorot Lagi! Kini, Jurnalis Alami Kekerasan saat Meliput di SPPG Pasar Rebo
Dapur SPPG Panakkukang 02 Makassar Ditutup, Ratusan Siswa Kehilangan Akses MBG, Ternyata Ini Penyebab Penutupan
Kasus Keracunan Massal Bandung Barat, Puluhan Dapur MBG Dinonaktifkan Sementara
Ketua Banggar DPR Usul Kantin Sekolah Jadi Dapur Program MBG
BGN Perketat Menu MBG, Larang Makanan Kemasan Pabrik dan Gandeng UMKM Lokal
Prabowo Pastikan Program MBG Berlanjut, Semua Dapur Wajib Pakai Sterilisasi dan Test Kit