PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada para kepala daerah terkait polemik soal simpanan dana pemerintah daerah (pemda) di perbankan.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin, (3/11/2025).
Baca Juga: Prabowo Panggil Ignasius Jonan, Bahas Whoosh atau Ada Misi Lain?
Purbaya menjelaskan, pernyataannya tentang dana daerah yang mengendap di bank bukan dimaksudkan untuk menyerang atau menyudutkan pemerintah daerah.
Menurutnya, ia justru ingin mendorong agar dana tersebut segera digunakan demi mempercepat perputaran ekonomi nasional.
“Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih cepat,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama DPD.
“Supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi, kalau ada yang tersinggung, saya mohon maaf,” imbuhnya.
Purbaya menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran di daerah agar manfaat fiskal dapat langsung dirasakan masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan agar proses penyerapan dana dilakukan secara akuntabel dan tidak diselewengkan.
“Tapi kerja yang bener lah. Habisin tuh duit. Jadi, hanya itu yang seharusnya ada di kepala kita semua di sini, kita memanfaatkan, memaksimalkan uang yang ada,” tegas Purbaya.
Selain kepada pemerintah daerah, Purbaya juga mengingatkan kementerian dan lembaga agar mempercepat penyerapan anggaran masing-masing.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku sering melakukan kunjungan ke berbagai instansi pusat untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif.
“Saya safari ke satu kementerian ke kementerian lain, yang disebut sama orang lain akhirnya intervensi kebijakan kementerian lain,” tutur Purbaya.
Baca Juga: Aset Mewah Harvey Moeis Siap Dilelang Negara, Total Capai Ratusan Miliar
“Saya nggak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka,” pungkasnya.
Purbaya menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar realisasi anggaran dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah tantangan fiskal dan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.***