PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden Prabowo memberi ketegasan soal polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kini menjadi perbincangan nasional.
Prabowo menegaskan bahwa dirinya sebagai kepala negara akan bertanggung jawab penuh atas proyek Whoosh, termasuk utang senilai Rp116 triliun yang dimiliki.
Baca Juga: Great Institute Sebut Prabowo Populer karena Purbaya, Bukan karena Janji Politiknya
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meyakinkan rakyat Indonesia bahwa negara akan mampu menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik.
Saat menghadiri peresmian revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa, 4 November 2025, Prabowo menyatakan telah mempelajari seluruh persoalan terkait Whoosh.
“Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo dalam sambutannya.
“Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, enggak ada masalah itu,” tambahnya.
Prabowo juga menegaskan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) agar tidak terlalu khawatir terhadap beban utang Whoosh yang sebelumnya disebut oleh Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, sebagai bom waktu bagi negara.
“Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semua nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita,” imbuhnya.
“Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tegasnya.
Prabowo juga meminta agar isu Whoosh tidak dipolitisasi dan menduga ada pihak yang sengaja menunggangi isu tersebut untuk menimbulkan keresahan publik.
“Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang enggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengingatkan bahwa transportasi publik tidak seharusnya hanya dinilai dari sisi keuntungan finansial semata.
“Semua transportasi publik di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi, hitung manfaatnya untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” ujarnya.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menegaskan bahwa Whoosh adalah layanan publik, sehingga tidak dapat diukur dari laba yang dihasilkan.
Artikel Terkait
Proyek Whoosh Rp116 Triliun, Mahfud MD Pertanyakan Logika dan Transparansinya
Setelah Jokowi, Kini Prabowo Harus Bereskan Utang Raksasa Whoosh
Megawati Sudah Ingatkan Sejak Awal: Jangan Jadikan Whoosh Proyek Gengsi!
IKN Disebut Mirip Proyek Whoosh, Pengamat: Janji Investasi Semua Nol
Polemik Whoosh Kembali Mencuat, Hasto Ingatkan Pemerintah: Proyek Harus Berdasar Kebutuhan Rakyat
IKN dan Whoosh: Dua Warisan Jokowi yang Kini Diguncang Pemerintah Baru