PONTIANAKGLOBE.COM, RAJA AMPAT -- Isu penambangan nikel di kawasan Raja Ampat tengah menjadi sorotan hangat di media sosial.
Kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan mencuat, mengingat Raja Ampat merupakan salah satu ikon wisata Indonesia yang dikenal dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya.
Baca Juga: Banyak Konsumsi Daging Kurban? Ini 4 Makanan Penetral yang Bisa Bantu Pencernaan
Dalam polemik ini, nama PT GAG Nikel yang beroperasi di Pulau Gag ikut terseret.
Namun, menurut anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, fokus seharusnya bukan pada Pulau Gag, melainkan pada aktivitas dua perusahaan lain yang baru-baru ini mendapat izin tambang.
Paul menyebut PT Mulia Raymond Perkasa yang beroperasi di Pulau Manyefun dan Batang Pele, serta PT Anugerah Pertiwi Indotama di Kepulauan Paam, sebagai pihak yang patut mendapat perhatian karena memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru di kawasan suaka alam perairan.
Baca Juga: Alarm Hotel Bunyi Gegara Rokok, Jemaah Haji RI Hebohkan Lantai 19 di Arab Saudi
“Kunjungan Menteri ESDM ke Pulau Gag salah sasaran,” tegas Paul dalam keterangannya kepada media.
“Izin baru yang memicu penolakan masyarakat justru berada di Manyefun, Batang Pele, dan Paam,” lanjutnya.
Ia mengkritisi proses penerbitan IUP yang dinilai tanpa kajian publik yang memadai.
Baca Juga: Unggah Penampilan Baru, Ivan Gunawan Bersyukur Selesaikan Ibadah Haji: Terima Kasih Ya Allah
Hal ini, menurutnya, menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan terumbu karang dan gangguan pada ekosistem laut di sekitar lokasi tambang.
Berdasarkan peta wilayah, Pulau Batang Pele dan Manyefun hanya berjarak sekitar 29 kilometer dari Piaynemo, salah satu destinasi wisata utama di Raja Ampat.
Jarak yang relatif dekat ini dinilai dapat mengancam keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi andalan ekonomi masyarakat lokal.
Pemandu wisata lokal, Patrick Nathanael Lintamoni, juga menyampaikan kekhawatirannya.