Modus Oplos Beras Terbongkar, Kerugian Negara Tembus Rp99 Triliun

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik kecurangan dalam distribusi beras nasional yang diduga merugikan masyarakat dalam skala besar.

Bersama Satgas Pangan, Kementerian Pertanian menemukan adanya modus pengoplosan beras, yakni beras biasa yang dikemas dan dijual seolah-olah sebagai beras premium atau medium.

Baca Juga: Krisantus Apresiasi Terselenggaranya Pekan Gawai Dayak XII di Sintang

Menurut Amran, praktik curang ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga sangat memberatkan rakyat.

Berdasarkan perhitungan bersama tim, kerugian akibat pengoplosan ini diperkirakan mencapai Rp99 triliun per tahun.

"Kerugian negara kita sudah kami estimasi bersama tim, tapi selanjutnya kami serahkan kepada penegak hukum. Saat ini SPHP sedang dalam pelacakan dan penyelidikan," ujar Amran dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu, 16 Juli 2025.

Baca Juga: Waspadai Gangguan Kardiovaskuler

Ia menjelaskan, praktik ini berkaitan dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang seharusnya menjamin akses beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

"SPHP itu diserahkan ke toko, 20 persen masuk etalase, 80 persen dioplos jadi premium. Itu satu, kerugian negara," jelasnya.

Amran menegaskan, jika praktik ini dibiarkan dalam jangka panjang, kerugiannya bisa melampaui Rp100 triliun.

Baca Juga: Literasi Data untuk Masa Depan Kalbar, Unika San Agustin dan BPS Jalin Kolaborasi

"Kalau sekarang sudah Rp99 triliun setahun, kalau ini berlangsung 5 atau 10 tahun, pasti angkanya jauh di atas Rp100 triliun," tambahnya.

"Ini beras biasa yang dijual dengan harga premium," tutup Amran. ***