Dilema Warga Miskin di Indonesia: Mencari Keadilan Hukum di Tengah Praktik Ekonomi Tak Adil

photo author
Nugroho Christian, Pontianak Globe
- Jumat, 13 Juni 2025 | 04:05 WIB
Ilustrasi vonis hakim. (pixabay.com @sergiotokmakov)
Ilustrasi vonis hakim. (pixabay.com @sergiotokmakov)

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia terbebas dari kemiskinan sebelum genap berusia satu abad pada tahun 2045.

Namun, ia mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan keadilan hukum yang masih dirasakan oleh warga miskin.

Baca Juga: Momen Prabowo Lebih Baik Naikkan Gaji Hakim daripada Uang Dicuri Koruptor

Dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Calon Hakim Mahkamah Agung (MA) di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025, Prabowo menyampaikan bahwa hakim adalah harapan terakhir bagi masyarakat kecil dalam mencari keadilan.

"Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, rakyat kecil hanya bisa berharap pada hakim-hakim yang adil," ujar Prabowo dengan nada bergetar.

Ia menegaskan, para hakim harus kuat dan tidak dapat disuap.

Menurutnya, dalam realitas saat ini, mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan bisa menyewa tim hukum terbaik, sementara rakyat kecil hanya bergantung pada kejujuran hakim.

Baca Juga: Jatuhnya Pesawat Boeing di Ahmedabad Tambah Daftar Panjang Insiden Fatal Penerbangan India

"Orang kuat, orang kaya bisa berbuat banyak, mereka punya tim hukum luar biasa. Tapi orang kecil hanya mengandalkan hakim yang adil, yang tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan dan cinta rakyat," tegasnya.

Di sisi lain, keadilan bagi masyarakat miskin juga terhambat oleh praktik ekonomi yang tidak merata.

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menyatakan, praktik ekonomi yang tidak adil masih terjadi hampir di seluruh desa di Indonesia.

Baca Juga: Saham Boeing Langsung Anjlok Imbas Jatuhnya Pesawat Air India di Ahmedabad

Berbicara dalam diskusi bersama Ombudsman RI di Jakarta Selatan pada hari yang sama, Budi menilai ketimpangan ekonomi ini sangat bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Praktik ekonomi yang tidak adil itu terjadi di desa-desa, dan itulah yang membuat masyarakat desa terus berada dalam kemiskinan," kata Budi.

Ia menambahkan, keadilan ekonomi menjadi kunci untuk menciptakan kemakmuran dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih inklusif. ***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Nugroho Christian

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X