Prabowo Ingatkan Pejabat untuk Hemat dan Perangi Kebocoran APBN 2025

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat untuk berhemat dan mengurangi kebocoran anggaran.

Peringatan ini disampaikan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025, serta peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

Baca Juga: Usai Kalah di Pilkada DKI 2024, RK-Suswono Siap Gugat Pramono-Doel ke MK

Prabowo menegaskan bahwa APBN 2025 disusun untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan, dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, pemerintah dapat mengendalikan belanja secara pruden dan terencana.

"Kurangi pemborosan, kita harus lebih waspada menghadapi tantangan yang tidak pasti. Kita harus ikat sabuk kita. Sekali lagi, saya tekankan, hemat, kita harus kurangi kebocoran dari anggaran. Saya bertekad memerangi kebocoran di semua tingkat," ujar Prabowo.

Presiden juga mengimbau agar semua unsur, terutama pimpinan daerah, bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk berhemat demi kepentingan rakyat.

"Kita harus pastikan setiap rupiah uang rakyat sampai kepada yang membutuhkan. Tidak ada toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran boros, atau hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat. Kita harus fokus pada hal-hal yang produktif," tambahnya.

Menurut Prabowo, pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sejenisnya perlu dikurangi.

Baca Juga: Rumor Perjodohan Ayu Ting Ting dan Dedi Mulyadi, Fakta atau Candaan?

"Sekarang saatnya untuk mengatasi masalah yang langsung dihadapi rakyat!" tegasnya.

Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada kelompok kerja pemerintah yang telah berhasil meluncurkan e-Katalog versi 6.0, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan pengadaan.

E-katalog versi baru ini akan mulai digunakan pada 1 Januari 2025.

"Dengan e-katalog versi 6.0 ini, diharapkan penghematan biaya pengadaan bisa mencapai 20-30%, sementara biaya administrasi bisa turun 40-50%," kata Prabowo.

Hal tersebut juga didukung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menjelaskan bahwa pengembangan e-Katalog versi 6.0 ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana seluruh transaksi mulai dari pemesanan kontrak hingga pengiriman barang akan terintegrasi dalam satu platform.