Prabowo Minta Pejabat Hemat Biaya Perjalanan Dinas untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto mengimbau pejabat di seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk kepala daerah, untuk menghemat biaya perjalanan dinas serta kegiatan lainnya seperti seminar, guna lebih fokus pada kesejahteraan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah bertajuk “Menghadirkan Kemakmuran untuk Semua” di Universitas Muhammadiyah, Kupang, NTT, Rabu, 4 Desember 2024.

Baca Juga: Ketua Komisi V DPR RI Lasarus Tinjau Banjir di Ambawang, Soroti Penyempitan Sungai dan Tawarkan Solusi. Begini Kata Tokoh Pemuda Herkulanus Agus

Prabowo menilai bahwa anggaran perjalanan dinas, khususnya untuk perjalanan ke luar negeri, sebaiknya dipotong hingga 50 persen.

Ia menyebutkan bahwa saat ini biaya perjalanan dinas bisa mencapai USD 3 miliar atau sekitar Rp47,8 triliun.

“Tolonganlah, para menteri, mari kita puasa dulu, puasanya 5 tahun. Kalau kita hemat 1,5 miliar dolar dari perjalanan saja dalam 5 tahun, itu bisa sangat membantu,” ujar Prabowo.

Penghematan yang dilakukan, menurut Prabowo, dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan yang lebih mendesak, seperti pembangunan bendungan, perbaikan sekolah, dan program Makan Bergizi Gratis bagi masyarakat.

Baca Juga: Kabar Terbaru Jessica Iskandar, Transfusi Darah Setelah Pendarahan Pascamelahirkan. Begini Doa Vincent Verhaag

“Jika kita bisa mengurangi anggaran perjalanan dinas, itu berarti kita bisa menghemat Rp 15 triliun. Bayangkan, dengan Rp 15 triliun, berapa banyak bendungan yang bisa dibangun, berapa banyak sekolah yang bisa diperbaiki,” jelas Prabowo.

Prabowo juga meminta para pemimpin daerah di NTT untuk lebih ketat, efisien, dan kritis dalam mengedepankan kepentingan negara, serta mengurangi anggaran yang tidak penting.

“Saya mohon kepada bupati terpilih untuk lebih efisien, kurangi hal-hal yang tidak kritis, fokus pada kepentingan langsung rakyat,” katanya.

Baca Juga: Pasca Pilkada, Gema Kalbar: Perbedaan Pilihan Tak Boleh Pecah Belah Persatuan

Prabowo menambahkan, pemerintah harus segera merespons kebutuhan mendasar rakyat, seperti perumahan bagi masyarakat miskin dan muda.

“Kita sudah tahu kesulitan rakyat, banyak Undang-Undang yang bertabrakan. Solusinya apa? Menteri Perumahan harus segera menyediakan rumah yang terjangkau, tidak perlu berdebat soal jenis rumah atau seminar tentang jumlah rumah. Yang penting, rakyat membutuhkan rumah sekarang juga,” tegasnya. ***