Setelah Kaesang Kini Bobby Tunjukkan Aksi Bangga Sebagai Keluarga ‘Mulyono’ Jelang Pilkada, Ungkap Fenomena Politik yang Terjadi di Indonesia

"Fenomena elit demokrasi ini harus menjadi pelajaran bagi siapa pun yang tidak berpartai, tetapi punya hasrat kekuasaan," kata Adi dalam unggahan Instagram pribadinya, @adiprayitno.official, pada 10 Agustus 2024.

Baca Juga: Siapa Hashem Safieddine? Calon Pemimpin Hizbullah setelah Kehilangan Nasrallah

Menurut Adi, politik di Indonesia sering kali bersifat pragmatis, di mana lawan politik hari ini bisa menjadi kawan esok hari.

"Prinsip utama dalam politik adalah mendapatkan keuntungan, baik secara pribadi maupun kelompok, termasuk memperoleh kekuasaan dengan cara apa pun," tambahnya.

Adi juga menyoroti bahwa praktik politik di Indonesia sering kali brutal dan penuh kepalsuan.

"Berbohong dan ingkar janji sudah menjadi hal biasa. Bahkan, ada yang rela menghancurkan partainya sendiri demi keuntungan politik," ujarnya.

Senada dengan itu, Presiden Jokowi juga pernah menyinggung soal Pilkada dan Pilpres yang sering memicu ketegangan di tengah masyarakat karena perbedaan pilihan politik.

Baca Juga: Khamenei Diberi Keamanan Tinggi Setelah Israel Klaim Bunuh Pemimpin Hizbullah

Kemunculan Oligarki Modern

Fenomena yang melibatkan Kaesang dan Bobby di media sosial juga berkaitan dengan munculnya oligarki modern di Indonesia.

Menurut Aristoteles, oligarki merupakan sistem pemerintahan yang dikuasai oleh segelintir orang dan dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang buruk.

Oligarki modern di Indonesia mulai terbentuk selama periode kapitalisme pasar di bawah rezim otoriter Soeharto, antara tahun 1966-1998.

Pada masa itu, aliansi antara birokrat dan pengusaha besar memperkuat penguasaan kekayaan dan kekuasaan.

Aktivis dan akademisi di Indonesia kerap mengkritik oligarki modern, karena dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Era reformasi yang dimulai setelah Soeharto lengser membawa harapan untuk memerangi korupsi, termasuk dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman yang bertindak sebagai pengawas pejabat negara.