PONTIANAKGLOBE.COM, DUBROVNIK, KROASIA -- Anggota Dewan Pers, A Sapto Anggoro, menyampaikan kekhawatirannya dalam rapat UNESCO mengenai Tata Kelola Platform Digital pada 19 Juni 2024 di Dubrovnik, Kroasia.
Sapto mengkritik pasal dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang diusulkan oleh DPR, terutama terkait pelarangan penyiaran eksklusif jurnalisme investigasi.
Meskipun pembahasan draf tersebut telah ditunda, tidak ada jaminan bahwa isu tersebut akan dihapus.
Sapto menekankan bahwa situasi ini dapat mengancam demokrasi di Indonesia, terutama setelah pemilihan presiden pada Oktober nanti.
Dia mendesak perhatian global terhadap isu ini dan menyatakan bahwa Dewan Pers bersama konstituen telah menolak usulan tersebut.
Pertemuan UNESCO yang berjudul “Regulatory approaches to new technologies: ensuring complementarity among different regulatory arrangements” dihadiri oleh badan regulator media dunia dan membahas berbagai topik seperti media sosial, platform digital, dan pers dalam konteks regulasi dan pengawasan.
Sapto juga menyoroti rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membentuk Dewan Media Sosial, yang masih belum jelas bentuknya.
Baca Juga: Dr Ninik Rahayu Terpilih sebagai Ketua Dewan Pers 2022-2025
Ini menunjukkan bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam mengatur platform media sosial.
Delegasi Indonesia di UNESCO kali ini dikoordinasikan oleh UNESCO Indonesia.
Selain Dewan Pers, hadir juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dipimpin oleh Rahmad Bagja, serta Koalisi Damai yang terdiri dari berbagai CSO, termasuk Mafindo dan Ecpat Indonesia.
Ketua Koalisi Damai, Wijayanto, juga ikut serta.
Baca Juga: Catatan Akhir Tahun Dewan Pers: Menjaga dan Terus Memperjuangkan Kemerdekaan Pers
Rahmat Bagja, yang menjadi pembicara di hari pertama diskusi, menyampaikan bahwa pengawasan Pilpres 2024 berjalan dengan baik berkat kolaborasi dengan Koalisi Damai.
Artikel Terkait
Dewan Pers: Wartawan yang Terlibat Politik Praktis Diminta Nonaktif
Dewan Pers Kritik Pemberitaan Perubahan Iklim Condong ke Pemerintah
Dewan Pers Ingatkan Jurnalis mesti Amanah dalam Menjaga Kondisi Peradaban Lingkungan
Dewan Pers Sikapi Wartawan Merangkap Keanggota LSM. Tak Jarang Kutip Pernyataan Pimpinan Media Sendiri Menjadi LSM Sebagai Narsum
Dewan Pers Memastikan Upaya Perlindungan Wartawan dan Keberlanjutan Media Terus Dijaga di Tahun Politik
Jaringan Pemred Promedia atau JPP Gelar Audiensi dengan Dewan Pers Bahas Publisher Rights, Ini Hasilnya