Presiden Jokowi: Implementasi Peta Jalan, Kunci Keberlanjutan Pembangunan

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Investor Daily Summit 2023 yang digelar di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 24 Oktober 2023.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa kunci dari keberlanjutan pembangunan Indonesia yaitu dengan memastikan implementasi dari peta jalan yang telah disusun berjalan baik.

Baca Juga: Februari Ed Sheeran akan Tampil di Taiwan, Bangkok, Singapura, KL, Jakarta. Catat Tanggal Konsernya

“Semuanya peta jalan itu sudah jelas. Tinggal nanti kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi,” ujar Presiden.

Selanjutnya, Presiden menjelaskan bahwa kerja detail di lapangan sangat diperlukan guna menjamin implementasi tersebut.

Baca Juga: Resmi PSI Deklarasi Dukungan pada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Begini Kata Ketum Kaesang Dalam Sambutannya

Oleh karena itu, Kepala Negara mendorong setiap kementerian/lembaga membentuk tim pengawas sehingga implementasi di lapangan sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan.

Baca Juga: Muncul Dua Video Dewasa Terbaru, Ada Upaya untuk Merusak Reputasi Rebecca Klopper

“Memang kerja sekarang enggak bisa yang makro saja, enggak bisa. Kita harus punya tim masing-masing, kementerian/lembaga punya tim untuk mengawal di lapangan. Ini biasa yang senang untuk terjun di lapangan anak-anak muda. Kawal di lapangan, cek lapangan, awasi lapangan, hingga sesuai betul dengan kebijakan, policy yang sudah kita putuskan,” lanjutnya.

Baca Juga: Presiden Menyetujui Pembentukan Inpres Terkait Air Minum setelah Rapat dengan Para Menteri

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga mendorong keberanian untuk mengambil keputusan dalam setiap rencana pembangunan Indonesia.

Baca Juga: Prediksi Arsenal Vs Sevilla, Mikael Arteta Tak Mau Anggap Remeh Sevilla

Tidak hanya perhitungan secara ekonomi, tetapi menurut Presiden faktor lain juga harus turut dipertimbangkan dalam mengambil keputusan.

“LRT juga sama seperti itu, hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari income apa, dari penerimaan apa itu yang harus dicari. Akhirnya ketemu ditutup dari ERP, ditutup dari electronic road pricing. Ketemu ya sudah diputuskan, saat itu saya putuskan dan itu adalah keputusan politik bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik 800 miliar (rupiah) itu adalah memang kewajiban karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,” kata Presiden.

Baca Juga: MCCCRH Indonesia Node: Dampak Perubahan Iklim Kian Mengkhawatirkan, Politisi Masih Minim Bicara