PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) kini tengah berada di bawah sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kementerian Keuangan menyoroti rendahnya penyerapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan BGN sejak awal tahun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa besarnya serapan anggaran berkaitan langsung dengan jumlah penerima manfaat dan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di lapangan. Semakin banyak SPPG yang aktif, maka penyerapan anggaran pun akan meningkat.
Baca Juga: PSSI Pecat Patrick Kluivert, Istana Desak Cari Pengganti Sebelum Terlambat
Menurut Dadan, satu SPPG bisa menyerap dana antara Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan. Hingga pertengahan Oktober, jumlah SPPG tercatat mencapai 12.000 unit. Angka ini naik 100 dari sebelumnya 11.918 SPPG.
“Dengan tambahan 100 SPPG, berarti ada tambahan serapan sekitar Rp100 miliar. Dalam 10 hari ke depan, 12 ribu SPPG itu diperkirakan akan menyerap Rp6 triliun karena siklus penyerapan anggarannya berlangsung setiap 10 sampai 12 hari,” kata Dadan di Jakarta, Kamis, (16/10/2025).
Ia memperkirakan hingga akhir Oktober, total penyerapan anggaran bisa mencapai Rp33 triliun. Jumlah ini dihitung dari Rp27 triliun yang sudah terserap sebelumnya, ditambah proyeksi Rp6 triliun dari penambahan SPPG.
Sementara itu, pada pertengahan November, Dadan menargetkan terbentuknya 15 ribu SPPG dengan potensi penyerapan tambahan sebesar Rp7,5 triliun.
Jika tren tersebut terus berlanjut hingga akhir tahun, BGN optimistis pelaksanaan program MBG dapat menyerap hingga Rp71 triliun, sesuai dengan pagu APBN 2025. “Penyerapan di BGN itu mudah dihitung dan selalu berkorelasi positif dengan peningkatan SPPG,” ujar Dadan.
Sebelumnya, Dadan menyebut bahwa BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana cadangan atau standby fund senilai Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil digunakan, sementara Rp70 triliun dikembalikan ke Presiden karena kemungkinan tidak terserap hingga akhir tahun.
Dadan menambahkan bahwa untuk tahun 2026, pemerintah menganggarkan dana lebih besar, yakni Rp268 triliun, menjadikan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional dengan anggaran tertinggi.
Tambahan dana cadangan sebesar Rp67 triliun juga disiapkan, sehingga total dukungan anggaran untuk MBG tahun depan mencapai Rp335 triliun.
Baca Juga: Prabowo Teken Perpres Energi Darurat! Sampah Kini Bisa Jadi Listrik, PLN Dapat Mandat Baru
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi terkait pengembalian dana tersebut. Menurutnya, dana Rp100 triliun yang disebut dikembalikan oleh BGN sebenarnya belum pernah benar-benar dianggarkan.
“Yang dikembalikan itu bukan uang yang sudah dialokasikan. Itu masih berupa permintaan tambahan dari BGN yang belum disetujui secara resmi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Selasa, (14/10/2025).
Kemenkeu melalui laporan APBNKita juga memaparkan bahwa hingga awal Oktober, realisasi penyerapan anggaran MBG baru mencapai Rp20,6 triliun atau sekitar 29 persen dari total anggaran Rp71 triliun. Dana tersebut telah digunakan untuk melayani 31,2 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta orang.