PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap pembongkaran terhadap 1.000 tambang ilegal serta penguasaan kembali 5 juta hektare perkebunan sawit ilegal dalam satu tahun masa kepemimpinannya.
Ia menegaskan bahwa praktik pencurian kekayaan negara harus dihentikan melalui penegakan hukum yang tegas.
Baca Juga: Geger Radioaktif Cesium-137, Kemensos Siapkan Langkah Perlindungan Warga Serang
Hal ini disampaikan Prabowo dalam dialog bertajuk "A Meeting of Minds" bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, dalam Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis Jakarta, Rabu (15/10).
“Saya mengunjungi dua pulau di Indonesia, yaitu Bangka dan Belitung. Kami menerima laporan bahwa terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal di kedua pulau tersebut. Akibat aktivitas ilegal dan penyelundupan ini, kita kehilangan sekitar 80% dari total produksi timah nasional. Saya katakan, ini harus dihentikan,” tegas Prabowo.
Setelah persoalan tambang, Prabowo juga menyoroti praktik ilegal di sektor perkebunan kelapa sawit.
Baca Juga: Purbaya Buka Suara Soal Dana Rp100 Triliun MBG: “Belum Ada Uangnya!”
Ia menyampaikan bahwa negara telah mengambil alih kembali lahan-lahan sawit yang melanggar hukum melalui proses peradilan.
“Ada laporan masuk ke saya. 'Pak, dari jutaan hektare kebun sawit, sekitar 5.000 hektare ilegal.' Saya tanya, 'Apa? Hanya 5.000?' Mereka jawab, 'Bukan, Pak. Lima juta!' Lima juta hektare ternyata melanggar hukum,” ujarnya.
“Dan inilah yang kami tangani. Saya kira hingga akhir bulan ini, kami telah berhasil memulihkan sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit yang sebelumnya dikuasai secara ilegal,” tambahnya.
Prabowo menekankan komitmen pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai aturan.
“Saya disumpah untuk menegakkan hukum. Maka saya instruksikan kepada jaksa agung dan badan pemeriksa keuangan negara: lakukan investigasi. Jika ditemukan pelanggaran, cabut konsesinya. Dan itu yang kami lakukan,” tegasnya.
Baca Juga: KPK dan BGN Bersinergi Awasi Program Bergizi Gratis agar Tepat Sasaran
Ia menilai langkah ini sebagai bagian penting dalam upaya pemerintah memulihkan kerugian negara akibat praktik-praktik ilegal yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Menurutnya, kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan dan dikembalikan kepada rakyat.