Jika satu dapur mengalami masalah, dampaknya pun tidak langsung mengenai ribuan anak.
Tentu, dapur kecil bukan berarti bebas risiko. Dapur berkapasitas 500 porsi yang tidak higienis tetap berbahaya. Karena itu, desentralisasi harus dibarengi standardisasi dan pengawasan yang ketat.
Yang diperkecil adalah kapasitas produksinya, bukan standar keamanannya.
Ada persoalan lain yang menurut saya tidak kalah penting: siapa yang menikmati perputaran ekonomi dari program MBG?
Dengan kapasitas produksi ribuan porsi, membangun dan mengoperasikan SPPG membutuhkan tempat, peralatan, kendaraan, sumber daya manusia, serta modal kerja yang besar.
Secara alamiah, kondisi tersebut menciptakan hambatan masuk yang tinggi. Mereka yang memiliki modal dan akses akan lebih mudah masuk. Sebaliknya, warung makan, katering kecil, kantin, koperasi, maupun kelompok usaha masyarakat berpotensi kesulitan menjadi operator.
Di sinilah paradoksnya.
Program ini menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyasar masyarakat luas. Namun, kesempatan menjadi pelaku utama dalam rantai ekonominya berpotensi terkonsentrasi pada mereka yang sejak awal memiliki modal besar.
Saya sering menyampaikannya secara sederhana: punya dapur MBG hari ini merupakan bisnis yang menarik. Persoalannya, siapa yang mampu memilikinya?
Jika kebutuhan modal masuk terlalu besar, tentu tidak banyak UMKM yang mampu bersaing.
UMKM memang dapat dilibatkan sebagai pemasok. Petani memasok sayuran, peternak memasok telur dan ayam, sementara pelaku usaha lokal memenuhi kebutuhan dapur lainnya.
Itu langkah yang baik, tetapi menurut saya belum cukup.
MBG jangan hanya membeli dari rakyat. MBG juga harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menjadi pelaku usahanya.
Jika kapasitas 3.000 porsi dipecah menjadi enam unit berkapasitas 500 porsi, kesempatan untuk mengelolanya pun dapat tersebar lebih luas.
Katering lokal bisa masuk. Kantin sekolah bisa naik kelas. Koperasi dan BUMDes dapat terlibat. Kelompok usaha masyarakat dan pengusaha muda daerah juga memiliki peluang.
Artikel Terkait
Viral Dugaan Modus Gesek Nomor Rangka Mobil di Parkiran GBK, Polisi Turun Tangan
Optik Pontianak Rayakan 17 Tahun dengan Aksi Sosial dan Perluasan Usaha
BPIH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp107,3 Juta, tapi Bipih Jemaah Turun
Warga Sumbar Kirim 5 Ton Rendang untuk Korban Gempa NTT, Terinspirasi Bantuan pada 2009
Pelajar Tewas Tertemper KRL di Kalideres, Perjalanan Lintas Tangerang Sempat Terganggu
Dua Insiden Tertemper Ganggu Perjalanan KRL Bogor dan Tangerang, 18 Perjalanan Terdampak