Peluang Dapil DPR RI Singbebas pada Pemilu 2029 Terbuka, KPU Kalbar Sebut Perlu Kajian Akademik dan Dukungan Politik

Selain faktor wilayah, Haunan juga menyoroti jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di kawasan Singbebas yang mendekati 900 ribu pemilih. Berdasarkan perhitungan proporsional, angka tersebut dinilai cukup untuk menopang pembentukan sekitar tiga kursi DPR RI.

Meski demikian, Haunan mengingatkan bahwa kemungkinan pembentukan dapil baru tidak serta-merta menjamin percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Baca Juga: Hotman Paris Minta Maaf kepada Wartawan usai Ucapannya saat Konferensi Pers Tuai Kritik

Menurutnya, hal tersebut masih memerlukan kajian ilmiah yang komprehensif untuk membuktikan manfaatnya.

Ia menambahkan, tantangan utama pembangunan kawasan perbatasan bukan hanya soal representasi politik di parlemen.

Sebagian besar kewenangan pembangunan masih berada di pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama kementerian terkait.

Karena itu, keberadaan anggota DPR RI yang berasal dari daerah perbatasan belum tentu secara otomatis mampu mempercepat pembangunan apabila tidak bertugas di komisi yang menjadi mitra kementerian atau lembaga yang menangani pembangunan kawasan tersebut.

Menurut Haunan, apabila tujuan utama yang ingin dicapai adalah mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, maka yang lebih penting diperkuat ialah kewenangan pemerintah daerah serta keberpihakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Dalam diskusi tersebut, kedua narasumber memiliki pandangan yang sama bahwa pembentukan Dapil DPR RI Singbebas harus didasarkan pada kajian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Haunan mengatakan langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun kesamaan visi antara pemerintah daerah di Singkawang, Bengkayang, dan Sambas. Setelah tercapai kesepahaman, pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dapat menyusun penelitian ilmiah mengenai urgensi pembentukan dapil baru.

Kajian tersebut, menurutnya, perlu mengulas manfaat pembentukan Dapil Singbebas dari berbagai aspek, mulai dari efektivitas representasi politik, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia menilai alasan karena status kawasan perbatasan saja belum cukup kuat untuk mendorong lahirnya dapil baru.

Namun apabila didukung hasil penelitian yang menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat, peluang usulan tersebut untuk diterima akan semakin besar.

Di sisi lain, Muhammad Syarifuddin Budi menegaskan bahwa keberhasilan pembentukan Dapil DPR RI baru sangat dipengaruhi oleh besarnya dukungan publik dan kesepakatan politik di tingkat nasional.

Menurutnya, apabila gagasan tersebut berkembang menjadi kebutuhan bersama yang didukung masyarakat, partai politik, pemerintah, serta DPR, maka kesempatan untuk merealisasikannya pada Pemilu 2029 akan semakin terbuka.