AJI Ungkap Nasib Buruk Jurnalis: Gaji Rendah, Kontrak Tak Jelas, Minim Jaminan

“Apabila merasa perlu mengusulkan insentif dengan alasan transformasi digital yang menghantam media, maka itu bisa diajukan ke Direktorat Jenderal Strategi dan Kajian Fiskal,” jelasnya.

Ia mencontohkan insentif khusus yang pernah diberikan kepada pariwisata dan angkutan udara.

Perencana Ahli Muda Bappenas, Yunes Herawati, menuturkan bahwa media dan pers berkualitas telah masuk RPJPN 2025–2045 sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik yang adil dan akuntabel.

Bappenas telah menyiapkan kerangka kebijakan BEJO’S (Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri) untuk penguatan media massa.

Ia mengatakan saat ini mereka tengah mengawal tahap awal pembangunan media BEJO’S bersama berbagai mitra.

Kementerian Hukum melalui Junarlis menerangkan bahwa lebih dari 95 persen jurnalis dan pelaku industri media di Denmark telah terkonsolidasi dalam satu Lembaga Manajemen Kolektif, sebagai bentuk perlindungan sistemik terhadap keberlanjutan jurnalisme.

Menurutnya, memperjuangkan hak cipta berita sangat relevan.

“Hak cipta berita bukan sekadar urusan hukum. Ini adalah infrastruktur ekonomi media masa depan,” ujarnya.

Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menyampaikan kondisi jurnalis yang masih rentan, mulai dari gaji di bawah UMR hingga kontrak tidak layak dan minimnya jaminan sosial.

Baca Juga: Golden Tulip Pontianak Hadirkan Malam Apresiasi Bertema “Glitz Gala” pada Customer & Media Gathering 2025

Ia menekankan bahwa media harus menunjukkan komitmen kesejahteraan jurnalis sebagai syarat menerima dana dari platform digital.

Selain itu, platform juga diminta menyiapkan alokasi khusus bagi jurnalis, termasuk jurnalis lepas, dengan skema pendanaan yang akuntabel.

Ia menambahkan, keberadaan serikat jurnalis seharusnya dilihat sebagai mitra strategis.

“Jurnalis sejahtera yang lebih independen dan kredibel akan membuat jurnalisme berkualitas bisa terwujud,” tutupnya.***