Terungkap! Biaya Proyek Whoosh Disebut 3 Kali Lipat Lebih Mahal dari Tiongkok

PONTIANAKGLOBE.COM, JAKARTA -- Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) kembali jadi sorotan setelah laporan keuangan 2024 menunjukkan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menanggung kerugian Rp2,6 triliun.

Beban bunga pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan depresiasi aset disebut sebagai penyebab utama. Hingga kini, total utang KCIC kepada CDB mencapai sekitar USD 4,55 miliar atau Rp75 triliun.

Baca Juga: Bukan Sekadar Bisnis, Anak Usaha IMPC Jadikan Limbah Plastik Bernyawa Baru

Ekonom Anthony Budiawan menilai tingginya biaya proyek yang dikenal dengan nama Whoosh itu tak wajar dibandingkan proyek serupa di negara lain, termasuk Tiongkok.

Ia menduga ada mark-up karena pembengkakan biaya mencapai lebih dari USD 7 miliar dan bunga pinjaman jauh lebih tinggi dibandingkan penawaran Jepang.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu dibuktikan lewat audit forensik.

Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit independen terhadap seluruh dokumen tender, kontrak, dan evaluasi proyek KCJB.

Audit itu juga disarankan melibatkan konsultan internasional agar hasilnya objektif dan bebas intervensi politik.

Harris juga menekankan pentingnya transparansi pembiayaan. Pemerintah dan KCIC diminta membuka term sheet pinjaman, termasuk bunga, tenor, masa tenggang, dan jaminan yang diberikan, agar publik bisa menilai dampak finansialnya terhadap APBN.

Menurutnya, kondisi keuangan KCIC yang terus merugi tidak boleh dibiarkan tanpa langkah restrukturisasi yang berpihak pada kepentingan publik.

Ia mengingatkan agar setiap restrukturisasi dilengkapi ukuran kinerja dan sanksi tegas bagi pihak yang lalai.

Bila audit menemukan pelanggaran hukum, aparat penegak hukum termasuk KPK harus turun tangan tanpa pandang bulu.

Baca Juga: Dari Rp300 Ribu Jadi Rp400 Ribu, Insentif Guru Honorer Naik Bersamaan Program Beasiswa

Lebih jauh, Harris menilai proyek ini menjadi pelajaran mahal bagi pemerintahan saat ini. Pemerintah perlu segera mereformasi sistem pengadaan dan evaluasi proyek strategis nasional agar risiko pembengkakan biaya dan utang tidak terulang.

Setiap proyek besar wajib memasukkan seluruh biaya pembiayaan dan risiko sejak tahap perencanaan.